Follow Us :

JAKARTA(SINDO) – Penerimaan negara 2009 diproyeksikan turun Rp24,3 triliun,karena krisis global memaksa pemerintah mengubah sejumlah asumsi dalam APBN 2009.

”Pendapatan negara mengalami koreksi dari Rp1.027 triliun menjadi Rp1.003 triliun. Namun, penerimaan pajak mengalami koreksi yang sangat kecil, hanya Rp4,3 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR di Jakarta kemarin.

Rapat kemarin mengagendakan usulan perubahan asumsi makro dan postur APBN 2009.Melalui rapat ini, kesepakatan asumsi dasar, pendapatan, pembiayaan defisit yang telah dicapai sebelumnya akan diubah. Menurut Menkeu, potensi kehilangan penerimaan antara lain akibat penurunan pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (migas).

Hal ini terjadi setelah pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dari kesepakatan semula USD95 per barel menjadi USD85 per barel. ”Rata-rata ICP dari Januari hingga Oktober 2008 sebesar USD84,55 per barel.

Meskipun memang kebutuhan harga minyak tidak akan turun meski ada resesi, karena banyak emerging market yang masih tumbuh,” katanya. Penurunan asumsi ICP, lanjut Sri Mulyani, langsung berdampak besar pada target penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Target PNBP tergerus Rp19,9 triliun dari semula Rp292,3 triliun menjadi Rp272,4 triliun. Dengan demikian, total kehilangan pendapatan negara dari pajak dan PNBP sebesar Rp24,2 triliun. Adapun sisanya, Rp100 miliar, akibat perubahan asumsi lain seperti pertumbuhan ekonomi yang diusulkan diubah menjadi 5,5–6,1% dari semula 6,3%.

”Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 6,1% dengan adanya down risk 5,5%,” kata Sri Mulyani. Usulan yang lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperlemah menjadi Rp9.500 dari semula Rp9.150. Sementara asumsi inflasi dinaikkan menjadi 7% dari semula 6,2%.

”Dengan koreksi target inflasi karena assessment mutakhir dari ekonomi global di tahun 2009,maka suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan diperkirakan berada di tingkat 8,5%,” jelas Menkeu. Kesepakatan semula, SBI tiga bulan di tingkat 9%.

Dalam rapat itu, pemerintah tidak mengajukan usulan perubahan atas asumsi produksi minyak mentah siap jual atau lifting sebesar 960.000 barel per hari. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, meskipun terjadi penurunan proyeksi penerimaan, defisit pembiayaan justru akan turun menjadi 1,3% dari produk domestik bruto (PDB) atau turun Rp20,4 triliun dari kesepakatan sebelumnya Rp91,8 triliun.

Ini disebabkan belanja negara berkurang sebesar Rp21,5 triliun.”Tapi ini tidak akan mengurangi berbagai anggaran untuk program-program prioritas,” tandasnya. Sebagai contoh,meskipun pagu anggaran pendidikan akan lebih rendah dari ketetapan semula, proporsi amanat konstitusi sebesar 20% dari belanja tidak akan diubah.

Pengurangan belanja terutama dari pagu subsidi energi yang turun drastis sebanyak Rp20,3 triliun menjadi Rp187,5 triliun.”Subsidi BBM menjadi Rp73,2 triliun dan listrik menjadi Rp49,7 triliun,” jelas Sri Mulyani. Namun,dalam pandangan wakil fraksi, usulan pemerintah masih dipertanyakan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya, menilai perubahan asumsi yang diajukan masih terlalu optimistis dan tidak realistis. Usulan Fraksi PDI Perjuangan adalah pertumbuhan ekonomi antara 4,5-5%,inflasi 8%, nilai tukar rupiah Rp9.700, SBI tiga bulan 8%, dan ICP antara USD60 hingga USD70 per barel.

”Kita lebih baik menyampaikan gambaran yang lebih kredibel, yang lebih realistis meski terasa pahit dan jauh dari politik balon,” ujar anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hasto Kristianto.

Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya menilai pemerintah perlu menekan asumsi SBI tiga bulan sebagai wujud keberpihakan kepada sektor riil.Pasalnya, bila suku bunga terus tinggi, lambat laun sektor riil akan kesulitan mendapatkan kredit yang dibutuhkan untuk modal kerja atau investasi. 

Muhammad Ma’ruf

error: Content is protected