Follow Us :

Pemerintah masih membuka peluang perluasan bidang usaha yang akan mendapatkan stimulus senilai Rp 10 triliun pada tahun depan. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan insentif bagi sektor riil tidak hanya terbatas pada tiga sektor, yaitu sektor energi, pangan, dan industri terpilih.

Sektor lainnya, masih dapat dipertimbangkan dengan persetujuan menteri keuangan. "Bagi sektor-sektor lain yang dikira perlu mendapatkan insentif, itu [bisa dilakukan sambil] menunggu diterbitkannya PMK [Peraturan Menteri Keuangan]," katanya kemarin.

Pemerintah dan DPR belum lama ini sepakat menghapus pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebesar RplO triliun untuk dialihkan kepada sektor usaha tertentu dalam bentuk insentif.

Dalam penyalurannya, pemerintah akan bersifat fleksibel apakah melalui pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada kesempatan itu, Darmin mengungkapkan realisasi setoran PPh hing-ga September yang meningkat 46,93% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dia menyebutkan tingginya perolehan ini tidak hanya terjadi di sektor manufaktur atau komoditas, tetapi juga menyebar ke sektor lainnya. Akan tetapi, hal ini tidak ada kaitannya dengan melonjaknya harga-harga komoditas, tetapi karena meningkatnya kepatuhan para wajib pajak.

Di sisi lain, Ditjen Pajak akan melayangkan surat teguran bagi para WP besar, baik orang pribadi maupun perusahaan untuk memperbaiki surat pemberitahuan (SPT) pajak, menyusul batas akhir penerapan sunset policy hingga akhir tahun ini.

Darmin menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan kepada para wajib pajak yang tergolong mampu, terkait dengan laporan pembayaran pajak mereka selama ini. Untuk itu, pihaknya akan mengirim surat kepada para wajib pajak tersebut untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak (sunsetpolicy). "Kita akan kirimkan surat ke orang kaya, WP orang pribadi besar. Tapi selain WP orang pribadi, WP perusahaan juga akan kita kirimkan surat."

Menurutnya, ada sekitar 200 wajib pajak di setiap kantor pelayanan pajak yang akan dikirimkan surat untuk dimintai keterangan. Sebagian besar dari mereka berpotensi melakukan penyimpangan pajak.

Dalih krisis

Di tempat terpisah, DPR minta agar dunia usaha tidak menjadikan kondisi perlambatan ekonomi sebagai dalih untuk meminta insentif berupa penurunan tarif PPh dari 30% menjadi 25% pada 2009.

Anggota Komisi Xl DPR sekaligus Ketua Pansus RUU Perpajakan Mel-kias Markus Mekeng mengatakan penurunan tarif tersebut akan berdampak besar terhadap penerimaan negara pada 2009.

"Penurunan tarif akan bepengaruh besar terhadap penerimaan negara [2009]," jelasnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Melkias menya-rankan agar pemerintah berhati-hati menanggapi segala permintaan dunia usaha terutama yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak.

Menurut dia, dunia usaha seharusnya melihat dulu kondisi perusahaannya dengan melakukan efisiensi terlebih dulu terhadap biaya-biaya yang dianggap tidak perlu sebelum meminta insentif pemotongan pajak.

"Kalau perlu gaji direksi [perusahaan], tunjangan direksi, atau fasilitas direksi yang dipotong. Suruh ku-rangin dari mereka dulu. Jangan minta potongan pajak melulu," tegasnya.

Dalam UU PPh baru dijelaskan tarif PPh bagi wajib pajak (WP) badan ditetapkan turun dari tarif sebelumnya yakni dari 30% menjadi 25%. Akan tetapi, penurunan tarif tersebut dilakukan secara berkala yaitu turun menjadi 28% pada 2009 dan 25% pada 2010.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan Kepabeanan, Sistem Fiskal dan Moneter Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya meminta agar penurunan tarif PPh badan sebesar 25% tidak perlu ditunda-tunda.

error: Content is protected