Follow Us :

Ditjen Pajak dan Bea & Cukai dianggap 'bersih'

JAKARTA: Indonesia dikategorikan sebagai negara bersistem lemah dalam upaya pemberantasan korupsi menyusul maraknya indikasi tindak pidana itu di sejumlah sektor, salah satunya administrasi pada pegawai negeri sipil (PNS).

Survei itu tertuang dalam laporan Global Integrity, organisasi independen yang berbasis di AS, dan memfokuskan pada penelitian tren korupsi dan pemerintahan seluruh dunia. Penelitian itu dilakukan pada 2008.

Kemarin, peneliti senior Global Integrity Raymond June mengungkapkan secara umum Indonesia memiliki skor 69 yang berarti relatif lemah dalam sistem pemberantasan korupsi.

Skor yang digunakan sebagai indikator adalah 0-100, dengan kualifikasi sangat lemah, lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat.

Hasil survei itu dibagi atas enam kategori yakni masyarakat sipil-informasi publik, pemilihan umum, akuntabilitas pemerintah, pegawai negeri sipil, pengawasan dan peraturan, serta aturan hukum antikorupsi.

Laporan itu menyebutkan masing-masing skor adalah masyarakat sipil-informasi publik (62, lemah); pemilihan umum (69, lemah); akuntabilitas pemerintah (70, lemah); pegawai negeri sipil (56, sangat lemah); pengawasan dan peraturan (lebih 80, kuat); dan aturan hukum antikorupsi (74, moderat).

Walaupun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik hasil survei yang dilakukan oleh Global Integrity yang menyatakan kategori "pajak dan bea cukai" memiliki sistem kuat memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga antikorupsi itu meyakini praktik suap masih marak di sana.

KPK mempertanyakan

Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mempertanyakan mengapa organisasi internasional itu memberikan skor 100 pada subkategori pajak dan bea cukai.

Pada kategori pengawasan dan peraturan, Global Integrity memberikan skor 100 pada subkategori pajak dan bea cukai yang berarti lembaga itu memiliki sistem sangat kuat dalam memberantas korupsi.

"Padahal di sana masih terjadi praktik korupsi. Semua orang diduga menerima suap dan KPK telah menangkap satu tersangka pada 2008 lalu. Mengapa justru skor dalam laporan sangat tinggi," ujar Jasin, memberikan tanggapan atas hasil presentasi tersebut.

Jasin mencontohkan KPK telah menangkap tersangka yang diduga melakukan suap di Direktorat Jendral Bea Cukai terkait upaya pemberantasan korupsi. Kini, sambungnya, lembaga itu pun terus melakukan upaya mereformasi birokrasi untuk meminimalisasi praktik korupsi.

Tersangka yang dimaksud Jasin adalah Agus Sjafiin Pane, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jendral Bea Cukai, yang ditangkap pada Oktober 2008.

Agus Pane sendiri telah didakwa menerima sejumlah uang guna memperlancar perpindahan barang impor selama 2007-2008 dari sejumlah perusahaan.

Jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai Sarjono Turin mengatakan pemberian uang yang diberikan para pengusaha tersebut untuk tidak mempersulit proses pengeluaran dari daerah pabean Pelabuhan Tanjung Priok atas barang impor yang dimiliki atau sedang diurus perusahaan tertentu.

Menanggapi kritik itu, Direktur Operasi Global Integrity Jonathan Werve mengakui bahwa skor 100 itu bukan berarti di tempat tersebut relatif bersih dari praktik tindak pidana korupsi.

"Ini bukan berarti sama sekali di sana tak ada praktik korupsi," ujarnya.

Werve menuturkan pihaknya dalam laporan itu memang menyoroti sejumlah hal secara spesifik dan tidak menyeluruh.

error: Content is protected