Follow Us :

Jakarta, Regulasi Bank Indonesia (BI) yang mengatur pembelian valuta asing US$ 100.000 lebih setiap bulan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan memiliki dokumen underlying ternyata mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak.

Sikap tersebut terungkap dari pandangan dan pernyataan sejumlah pihak menanggapi regulasi tersebut. Intinya, meski regulasi itu baik, tetapi akan akan merepotkan bank dan mengurangi kenyamanan nasabah.

Pandangan dan kritikan tersebut antara lain dilontarkan Treasury Division Head Bank NISP Suryanto Chang dan anggota Komisi IX Drajad Wibowo dan Dirut Bank Bukopin Glenardi secara terpisah, Kamis (13/11). Menurut Suryanto, aturan yang baru dikeluarkan BI ini tidak akan berpengaruh banyak untuk memperbaiki kondisi rupiah saat ini.

“Nggak terlalu berpengaruh, justru merepotkan bank dan membuat kepanikan nasabah, karena ini bicara kalau transaksi harus diminta dokumen underlying dan NPWP. Kalau masalah pajak memang isu sensitif,” ujarnya.

Menurut Suryanto, para nasabah merasa segan membawa pulang dananya dari luar negeri karena khawatir akan kesulitan jika ingin menukarnya ke dolar lagi.

“Jadi mereka akan berpikir dua kali kalau mau bawa masuk uangnya. Orang kan juga jadi segan kalau ditanya-tanya,” tambahnya.

Selain itu, perbankan juga akan kerepotan karena tidak punya akses untuk mengontrol apakah nasabahnya sudah mencapai batas pembelian dolar sebesar US$ 100.000 di tempat lain.

“Kalau saya bank, bagaimana saya tahu nasabah saya juga membeli dolar sampai US$ 100.000 di bank lain atau tidak. Mana saya tahu, itu yang kita pertanyakan,” katanya.

Pengacara dari kantor hukum First and Associates Firmansyah Stanley mengatakan, dari sisi hukum, BI bisa melanggar UU mengenai rezim devisa bebas dan UU Perlindungan Konsumen dengan menerapkan PBI ini.

“Ini jelas-jelas melanggar aturan devisa bebas, kalau anda mau beli dolar, euro, terserah sesuai dengan kemampuan anda. Sekarang kalau beli di atas US$ 100.000 tidak bisa, harus ada underlying transaksi, apa itu bukan kontrol devisa namanya,” ujarnya.

Konsumen dalam hal ini nasabah bank terganggu karena yang biasanya tidak ditanya-tanya mengenai dokumen NPWP dan underlying transaksi kini harus menyediakan dokumen tersebut.

Aturan ini juga dinilainya memperlihatkan bahwa BI sedang mengalami kepanikan akibat krisis global. “Kalau BI panik apalagi pasar hal ini terlihat dari situasi pasar hari ini,” ujarnya.

Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi menilai kebijakan BI yang meluncurkan aturan pembelian valas tepat guna mengantisipasi pelarian modal ke luar negeri.

Dia mengungkapkan, dengan pembatasan pembelian valas untuk US$ 100.000 dengan menunjukkan NPWP bisa menjaga kestabilan nilai tukar.

Sekadar diketahui, pada Rabu (12/11) BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing.

Melalui ketentuan itu, pelaku ekonomi selain bank yaitu nasabah individu, badan hukum RI dan pihak asing tetap bebas melakukan pembelian valas, baik melalui transaksi spot, forward, maupun transaksi derivatif. Namun, untuk pembelian valas yang jumlahnya melebihi US$ 100.000/bulan hanya dapat dilakukan jika memiliki underlying transaksi. Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom mengatakan, peraturan tersebut bukan kebijakan control capital, melainkan mengatur tata cara devisa oleh bank tanpa membatasi penggunaan devisa yang dimiliki.

error: Content is protected