JAKARTA: Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menilai rencana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penanggungan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh pemerintah atas gandum dan terigu akan mematikan industri kecil dalam negeri.
Ketua GAPMMI Thomas Darmawan mengatakan pencabutan subsidi PPN sebesar 10% atas gandum dan terigu dapat mematikan industri makanan dalam negeri.
"Kalau untuk industri besar mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Namun, untuk industri kecil dan rumah tangga jelas akan terasa dampaknya," ujarnya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, kemarin.
Sebelumnya pemerintah berencana untuk menghentikan penanggungan PPN terhadap terigu karena harganya mulai turun.
Thomas menjelaskan pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah untuk tepung terigu dapat membangkitkan industri kecil rumah tangga dan UKM. Saat ini, imbuhnya, industri kecil dan rumah tangga baru akan naik dan berkembang sehingga juga membantu mengurangi pengangguran.
Menurut dia, dengan penurunan harga tepung terigu sebesar 1% pada Agustus dan turun lagi pada Sepetember sebesar 2%-3% membuat industri makanan mulai bergairah.
Apalagi permintaan menjelang akhir tahun juga bisa meningkat yang berdampak pada naiknya produksi hingga 20%-25%. "Namun, jika 1 Oktober ini subsidi tepung terigu kembali dicabut, sudah pasti industri kecil yang akan terpukul."
Thomas memaparkan industri makanan tetap berharap pemerintah bisa meniru negara-negara tetangga yang menggunakan sistem government sales tax (GST) sehingga pertumbuhan industri kecil tidak tersendat dan target pertumbuhan industri makanan dan minuman juga bisa tercapai.
"PPN terigu harus ditanggung pemerintah, karena harga tiap tahun selalu naik," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah juga harus bisa menerima masukan dari pelaku usaha sebelum mengeluarkan kebijakan. Sistem perpajakan khusus makanan dan minuman, imbuhnya, sangat tidak mendukung industri dalam negeri.
Ratna Sari Loppies, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) mengatakan pajak komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya ditanggung oleh pemerintah. "Kedelai tidak kena PPN, tapi kenapa gandum dan terigu malah kena?"
Anggota Komisi XI DPR Habil Marathi juga menolak penghapusan pajak yang ditanggung pemerintah atas komoditas pertanian. Menurut dia, jika semua dikenakan pajak maka industri dalam negeri tidak akan berkembang. "Kalau sistem perpajakan mematikan daya saing, tidak perlu ada."
Menurut dia, sekarang saja iklim usaha sudah tidak bagus. Apalagi dengan penghapusan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Dia mengatakan Indonesia bisa saja menjadi negara konsumen jika semua subsidi komoditas pertanian dihapuskan.
Habil mengatakan seharusnya industri yang menggunakan bahan baku untuk proses produksi tidak dikenakan pajak lagi.
