Follow Us :

Jakarta, Kompas – Pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan hingga 100 persen dari total tagihan atau gratis bagi wajib pajak yang menjadi korban bencana alam atau maksimal 75 persen bagi pensiunan atau perusahaan yang merugi.

Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z Soeratin mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (10/7). Ini dilakukan untuk meringankan beban keuangan wajib pajak.

Keringanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 yang berlaku efektif mulai 17 Agustus 2009. PMK ini menegaskan, PBB bisa dikurangi pada wajib pajak yang dilanda bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir) atau karena sebab lain yang luar biasa, seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan atau wabah hama tanaman. Maksimal PBB yang bisa dibebaskan Rp 500 juta.

Pengurangan juga bisa diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kondisi tertentu, yakni veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa gerilya atau janda dan dudanya. PBB juga bisa dikurangi pada obyek pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan dimiliki wajib pajak berpenghasilan rendah.

Fasilitas serupa diberikan juga pada obyek pajak yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. Wajib pajak pemilik obyek PBB yang nilainya terus naik setiap meter perseginya akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan juga bisa meminta keringanan PBB. Nilai PBB yang bisa dibebaskan Rp 200.000.

”Adapun untuk wajib pajak yang meliputi perusahaan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutinnya bisa menyampaikan pengurangan PBB tersebut,” tutur Harry.

Besarnya pengurangan PBB adalah 75 persen dari PBB yang terutang. Ini khusus pada wajib pajak dengan kondisi tertentu atau yang tidak terkena bencana. Pengurangan PBB bagi wajib pajak yang kena bencana bisa 100 persen dari total tagihan.

”Pengurangan PBB ini diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak yang dapat diajukan secara perseorangan maupun kolektif,” ujar Harry.

Untuk mendukung kebijakan itu, pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 111/PMK.03/ 2009 yang ditetapkan 17 Juni 2009. Disebutkan, pemerintah bisa mengurangi, menghapus, bahkan membatalkan sanksi administrasi PBB serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Keringanan ini bisa memengaruhi besaran PBB yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB, Surat Tagihan Pajak (STP) PBB, serta Surat Ketetapan BPHTB yang tidak benar.

Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB dan BPHTB tersebut bisa diberikan jika terjadi kesalahan atas luas obyek PBB, nilai jual, dan penafsiran peraturan perundang-undangan atas PBB pada SPPT, SKP PBB, STP PBB, serta kekeliruan atas nilai perolehan obyek pajak pada BPHTB.

error: Content is protected