Follow Us :

JAKARTA. Di balik akuisisi 51,23% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh holding badan usaha milik negara (BUMN) pertambangan PT Inalum, ada juga perubahan skema perpajakan dan royalti yang harus disetor ke kas negara.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan perubahan skema perpajakan untuk memperbesar penerimaan negara pasca akuisisi Freeport. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, skema perpajakan Freeport setelah tahun 2021 memakai konsep nailed-down atau bersifat tetap. Selama ini, skema yang berlaku adalah prevailing.

Prevailing artinya mengikuti aturan pajak yang berla- ku, alias pajak dan royalti yang dibayar Freeport berubah-ubah sesuai peraturan perpajakan saat itu. Naileddown berarti tarif pajak dan besaran royalti yang dibayar besarnya tetap hingga masa kontrak berakhir.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018, Freeport akan membayar pajak penghasilan (PPh) korporasi yang lebih kecil yaitu 25%. Berbeda dengan saat memegang KK sebelumnya yaitu 35%. "Sekarang menjadi nailed-down. Jadi nanti kalau ada perubahan UU PPh yang tarif PPh-nya turun, mereka (Freeport) tetap membayar 25%," terang Sri Mulyani, Jumat (21/12).

Tak hanya PPh, skema PPN dan royalti Freeport pun bersifat nailed-down. Pembayaran PPN maupun royalti Freeport tidak akan berubah kendati ada perubahan pada UU PPN atau pajak barang dan jasa.

Dengan ketentuan ini, Freeport hingga 2041 akan membayar pajak yang terdiri dari PPh sebesar 25%, PPN sebesar 10%, serta royalti untuk tembaga sebesar 4% dan emas 3,75%. Skema pajak ini tidak berlaku bagi perpajakan daerah. Sebab, ada peraturan daerah tersendiri yang mengatur komponen pajak daerah. Sri Mulyani bilang, peraturan daerah itu segera keluar.

Berdasarkan lembar fakta PTFI, sepanjang tahun 2017 kontribusi pajak, royalti, pajak ekspor, dividen, dan pembayaran lainnya dari perusahaan tambang ini mencapai US$ 756 juta.

Jika dihitung sejak beroperasi tahun 1992 hingga tahun lalu, kontribusi perpajakan dan royalti PTFI tercatat sebesar US$ 17,3 miliar, serta menyumbang US$ 60 miliar terhadap produk domestik bruto Indonesia.

Pemerintah sedang menyiapkan revisi UU perpajakan, mulai dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), PPh, dan PPN. Ada kemungkinan tarif perpajakan diturunkan untuk mengimbangi tarif pajak di negara tetangga yang lebih rendah.

Sri Mulyani meyakini penerimaan negara dengan skema perpajakan Freeport saat ini akan semakin besar sesuai amanat UU. "Ini memberikan kepastian pada negara mendapat penghasilan yang lebih tinggi. Untuk Freeport, mereka juga bisa bekerja dengan kepastian, berapa kewajiban yang harus dibayarkan," lanjut Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menganalisa kebijakan ini sudah tepat. Tren tarif pajak saat ini cenderung mengecil sehingga jika masih menganut skema prevailing, penerimaan negara berpotensi berkurang. "Kalau era KK, prevailing masih oke karena tren tarif relatif stabil dan memudahkan Ditjen Pajak mengimplementasikan aturan karena sama dengan wajib pajak lain," lanjut Yustinus.

Apalagi, dengan skema sekarang tarif royalti meningkat. Lalu, Freeport juga akan terkena kewajiban pajak daerah yang dulu tidak ada di KK.

error: Content is protected