Follow Us :

Jakarta – Rencana pemberlakuan pajak rokok pada 2014 diperkirakan bisa berpengaruh pada industri rokok nasional. Kebijakan ini juga berpotensi menurunkan pendapatan cukai negara.

"Ada baiknya mendengarkan masukan para produsen serta petani. Jangan hanya mendengarkan satu pihak saja. Pada dasarnya penerimaan cukai rokok sudah bagus kok, tapi kalau ada pajak lagi ya pastilah pendapatan berkurang," ujar Direktur Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Frans Rupang saat dihubungi detikFinance , Minggu (5/7/2009).

Menurutnya, rencana penerapan kebijakan tersebut akan multiplier effect bagi perusahaan rokok dan industri tembakau nasional. Dari sisi mekanisme pelaksanaannya juga dinilai belum jelas.

"Banyak yang masih belum jelas, semisal mekanisme penarikan pajaknya bagaimana, apakah akan ditarik dari pabrik, distributor, pedagang pengecer ataukah konsumen?" ujarnya.

Oleh sebab itu, Frans mengimbau agar DPR RI melakukan kajian lebih dalam terhadap usulan pajak rokok ini. Ia juga mempertanyakan, apakah dengan adanya pajak rokok, ketergantungan daerah pada anggaran pusat akan berkurang.

"Pajak rokok pasti akan menurunkan produksi rokok, sehingga mempengaruhi penerimaan cukai," imbuhnya.

Sehubungan dengan itu, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) telah melayangkan surat keberatan kepada DPR terkait rencana pungutan pajak ini. Melalui surat tersebut, Gappri meminta pemerintah menarik kembali persetujuannya terhadap RUU PDRD serta menuntut agar para pelaku usaha dilibatkan dalam setiap pembahasan undang-undang yang terkait.

“Soal pajak rokok ini mengejutkan para pelaku usaha tembakau dari hulu sampai ke hilir. Apalagi selama ini tidak pernah ada pembicaraan sama sekali terkait pajak rokok daerah," ujar Ketua Gappri, Ismanu Soemiran.

Para petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) juga memprotes RUU PDRD. Kebijakan ini dinilai mengabaikan nasib para petani tembakau di Indonesia karenanya para petani tembakau menyatakan penolakannya serta meminta agar RUU yang sedang digodok di Senayan ini ditinjau ulang dengan memperhatikan masukan berbagai pihak.

"Kami melihat UU Cukai yang ada sudah cukup bagus dan selama ini daerah juga mendapatkan bagian dari pusat. Kalau mau minta lagi, ini namanya overlapping dan sangat tidak fair bagi kami," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Abdus Setiawan.

Menurutnya, permintaan daerah atas pungutan 10 -15% atas rokok akan menyulitkan posisi petani tembakau, selain industri rokok dan terkait lainnya. Akan terjadi penurunan permintaan industri karena menurunnya tingkat penjualan. Akibatnya bukan hanya penumpukan bahan baku di lapangan tapi juga hancurnya harga tembakau karena adanya over produksi.

"Ini sama saja dengan mematikan kami. Padahal meskipun tanpa di subsidi, selama ini sektor ini banyak menyumbang pendapatan bagi negara," tambahnya.

error: Content is protected