Follow Us :

Pengamanan penerimaan pajak dari kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas akan menjadi fokus baru pemerintah dalam membenahi prosedur dan kelayakan ongkos eksploitasi yang dibebankan kepada negara atau cost recovery. Pengamanan yang akan dicantumkan dalam peraturan pemerintah cost reanvry itu akan menekan kecenderungan penghindaran pajak yang disinyalir terjadi selama ini.

"Kami akan membuat sejenis norma dan sistem yang mengurangi adanya penghindaran pajak. Sebab. KKKS itu memiliki kantor pusat di luar negeri sehingga mereka bisa mengklaim biaya yang terjadi di luar negeri ke Indonesia, akibatnya manfaatnya tidak dirasakan di dalam negeri. Mereka selalu mencari yang paling menguntungkan buat perusahaannya," ujar Kepada Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, Jumat (24/7) di Jakarta.

Penerbitan PP tentang cost recovery merupakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PP ini seharusnya sudah bisa digunakan sejak 1 Januari 2009, tetapi hingga saat ini belum juga diterbitkan.

Akibatnya, Panitia Anggaran DPR memerintahkan pemerintah untuk menyelesaikan PP tersebut paling lambat akhir tahun 2009 sehingga sudah dapat digunakan mulai 2010.

Menurut Anggito, PP tersebut akan terdiri atas tiga bagian. Pertama, berisj panduan bagi Badan Pelaksana sektor Hulu Migas dalam menilai program dan anggaran kerja KKKS Kedua. PP akan diisi hasil penetapan tolok ukur industri migas oleh Ditjen Pajak yang mengatur tingkat kelayakan suatu biaya yang diklaim melalui cost recovery.

Ketiga, pengetatan aturan pajak yang bisa menutup jalan bagi penghindaran pajak. "PP ini akan mengatur secara lengkap, misalnya, menetapkan apakah bermain golf atau sewa konsultan itu boleh dimasukkan dalam cost re-cowry. Kami akan menetapkan kewajarannya," ujar Anggito.

Dengan PP itu, pemerintah tidak akan mengubah kontrak KKKS lama. Namun, klaim yang selama ini dimasukkan ke cost recovery akan disaring dengan mengikuti level kewajaran yang akan ditetapkan PP tersebut.

Cost recovery menjadi masalah penting dalam pembahasan APBN Perubahan 2009 karena nilainya meningkat 537 juta dollar AS, padahal produksi minyak siap jual semakin menurun.

Anggota Panitia Anggaran DPR dari Komisi VII, Effendi Simbolon, mengatakan, ada kesan bahwa peninjauan kembali cost recover hanya untuk menarik pajak setinggi-tingginya.

error: Content is protected