Follow Us :

JAKARTA – Rencana pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau pajak jalan pada kendaraan pribadi roda empat dinilai perlu disertai pengawasan yang menjamin penggunaan hasil pengumpulan pajak.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono mengatakan jaminan ini diperlukan untuk menghilangkan penolakan masyarakat atas penggunaan hasil pajak jalan.

"Pengalaman stikerisasi three in one, masyarakat menolak karena khawatir dana dipakai untuk hal lain," ujarnya di sela acara "The Challenges of Congestion Pricing in Megacities of Indonesia" kemarin.

Sistem ini, dia melanjutkan, harus dipersiapkan sebelum pemerintah daerah menerapkan sistem pembayaran elektronik yang transparan, independen, akuntabel, dan bisa diakses oleh masyarakat. "Harus ada sebuah mekanisme dana akan digunakan kembali secara benar," kata Bambang.

Seperti telah diberitakan, pemerintah telah menyiapkan rencana penerapan retribusi pengendalian lalu lintas dengan sistem ERP, yakni untuk mengendalikan lalu lintas pada ruas jalan atau kawasan tertentu dan pada waktu tertentu.

DKI Jakarta akan menjadi proyek uji coba penerapan sistem ini. Sistem ini rencananya bakal menggantikan aturan three in one

Bambang berpendapat mekanisme pengawasan bisa dilakukan oleh lembaga khusus yang berisi perwakilan dari pihak-pihak terkait. "Disiapkan satu paket di pemerintah daerah antara lain kepolisian, dinas pendapatan daerah, dan dinas perhubungan," ucapnya.

Pajak jalan merupakan salah satu solusi untuk membatasi dan mengelola lalu lintas. Sebab, di jalan ibu kota, pengendara hanya memiliki waktu efektif sebesar 40 persen. Sementara sisanya untuk berhenti karena kemacetan.

Bambang melanjutkan, upaya penerapan sistem ini harus diikuti dengan upaya penyiapan angkutan massal yang baik, perbaikan sistem feeder (angkutan pengumpan), dan pemberlakuan tarif parkir. "Harus menyeluruh, karena sistem ini akan mengakibatkan perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," katanya.

Teknologi deteksi penggunaan jalan bisa dilakukan dengan banyak cara. Investasi yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk sistem ini berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 1 triliun.

Bambang, yang juga menjabat Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Di dalamnya, pemerintah juga akan mengatur pajak jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Iskandar Abubakar sependapat dengan Bambang. "(Nanti) perlu ada peraturan pemerintah untuk memerinci," ujarnya ketika dihubungi Tempo. Saat ini pemerintah tengah menggodok Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendati demikian, Iskandar berpendapat bahwa pengawasan tak perlu dilakukan oleh sebuah lembaga khusus. Pasalnya, pembentukan lembaga ini memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.

Rieka Rahadiana

error: Content is protected