Follow Us :

Stimulus sesungguhnya seharusnya subsidi kepada PLN sehingga tarif listrik bisa turun.

VIVAnews – Pemerintah menggelontorkan Rp 12,5 triliun tahun ini untuk menstimulus 31 sektor industri dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Namun kalangan pengusaha menganggap keringanan pajak ini bukan stimulus.

"Itu meter cash flow. Ada kriteria yang dibuat Kadin mengenai situmulus yang berbeda dengan yang dibuat pemerintah. Kami melihat PPN DTP dan BM DTP bukan stimulus," kata Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia MS Hidayat usai rapat di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, pukul 23.00 WIB, Kamis 8 Januari 2008.

Stimulus yang sesungguhnya, kata Hidayat, misalnya jika pemerintah memberi subsidi ke PLN dan PLN kemudian menurunkan tarifnya, terutama pada waktu harga naik. Misalnya untuk kegiatan multiguna. "Pada waktu itu kan ikut naik. Bu Menteri (Menko Perekonomian Sri Mulyani) akan membahas ini dengan Kadin Rabu minggu depan lebih detil supaya tidak salah sasaran," kata Hidayat.

Sementara Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengakui 'penyakit' di setiap industri memang berbeda-beda, sehingga stimulus yang diharapkan pun berbeda-beda. Misalnya, ada industri yang hanya minta perlindungan sektor.

"Memang dari hasil audit sektor itu banyak yang umum. Dia itu butuh obat. Obat itu adalah listruk, energi dan infrastruktur. Itu penyakit umum di semua sektor," kata Edy.  Makanya, ia menambahkan, pemerintah masuk degan stimulus, pengamanan pasar dan pembiayaan perdagangan. Misalnya, konstruksi lebih banyak melalui pembiayaan. Sedangkan untuk industri otomotif diberikan stimulus pajak dengan menurunkan biaya BPKP, STNK, KIR dan sebagainya.

"Jadi  beda-beda, namun penyakit umum itu terungkap di pertemuan tadi. Pertama adalah biaya transaksi. Kedua adalah listrik, energy dan infrastruktur," kata Edy. 

Umi Kalsum, Agus Dwi Darmawan

error: Content is protected