Follow Us :

JAKARTA: Nilai objek pajak tidak kena pajak (NOPTKP) bea perolehan hak atas tanah program sertifikasi pemerintah Rp10 juta merugikan pengusaha kecil di perkotaan.

Sebaliknya, pengusaha mikro dan kecil peserta program sertifikasi di daerah luar Jawa umumnya diuntungkan oleh penetapan bea perolehan hak atas tanah program sertifikasi pemerintah yang tertuang dalam PMK No. 14/ PMK.03/2009 itu.

Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Agus Muharram, NOPTKP tanah program sertifikasi untuk penjaminan kredit usaha kecil umumnya lebih tinggi dari Rp10 juta.

''Bahkan di DKI Jakarta ditetapkan Rp60 juta, batas maksimal NOPTKP sesuai PP No 113/2000,'' ujar Agus kepada Bisnis.

Selain di Jakarta, sejumlah daerah yang menetapkan NOPTKP tanah usaha kecil peserta program sertifikasi lebih besar dari Rp10 juta, antara lain Surabaya Rp40 juta, Banda Aceh Rp30 juta, dan Denpasar Rp20 juta.

Angka yang tinggi umumnya di daerah yang harga tanahnya sudah relatif mahal. ''Penurunan angka NOPTKP ini akan menguntungkan pemda,'' ujar Agus.

Sebaliknya, di daerah yang harga tanahnya masih murah, penetapan NOPTKP Rp10 juta untuk perolehan hak baru atas tanah program sertifikasi relatif menguntungkan pengusaha kecil peserta program.

Seperti di Toli-toli, katanya, NOPTKP tanah usaha kecil program sertifikasi hanya Rp1 juta. Sekarang lebih dari Rp10 juta baru kena bea. "Itu pun pemerintah akan menanggung 75% bea terutang," kata Agus.

Menurut Agus, pemerintah pada tahun ini melanjutkan program sertifikasi tanah bagi kalangan pengusaha mikro dan kecil untuk agar bisa digunakan sebagai agunan kredit.

Pada 2008, program itu mencakup 30.000 sertifikat tanah mikro pengusaha skala mikro dan kecil, termasuk kalangan petani. Dana yang dianggarkan untuk program ini Rp30 miliar.

Dengan anggaran yang sama, kata Agus, pemerintah akan melanjutkan program tersebut dengan target 47.500 sertifikat tanah. "Sejak 2008, anggarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ujar Agus Muharram.

Dalam program ini, menurut dia, Kementerian Negara Koperasi dan UKM menjalankan fungsi koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi.

Moh. Fatkhul Maskur

error: Content is protected