Follow Us :

Pemerintah tetap menagih setoran pengusaha batubara

Bagai api dalam sekam, konflik penarikan pajak batubara mencuat ke permukaan. Departemen Keuangan (Depkeu) mengajukan permohonan cegah dan tangkal (cekal) terhadap pejabat enam perusahaan.

Namun, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu) Hadiyanto berjanji akan mencabut pencekalan, begitu para bos membayar. atas permintaan petinggi Lapangan banteng, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan pencekalan, terhitung Agustus sampai 27 Januari 2009.

Keruan saja para bos batubara ini kebakaran jenggot. Beberapa dari mereka mengajukan keberatan. Jeffrey Mulyono, mantan Presiden Direktur Berau Coal, misalnya. "Ini kebodohan kawan-kawan di depkeu. Pencekalan itu seharusnya untuk orang yang bertanggungjawab diperusahaan,"tandas Mulyono, yang masih menjabat Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI).

Menurut Mulyono, pencekalan ini menyinggung hak pribadi karena dia sudah tidak menjabat lagi sebagai presdir perusahaan tersebut, sejak tahun 2006. "Ini hanya skenario Depkeu mencari sedapat,"ungkap dia.

Lagi pula, kata Mulyono, perusahaan batubara sudah mengajukan keberatan soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam setoran Dana Hasil Penjualan Batubara (DPHB) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Keputusan TUN kan belum in kracht (berkekuatan hukum tetap), tapi Depkeu memutuskan cekal,"ujar dia.

Keberatan bos batubara ini dibantah Hadiyanto. Ia bilang, Depkeu mengajukan cekal atas data dari arsip yang diserahkan Departemen Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). "Kami sudah melakukan pengecekan,"dalihnya.

 Butuh aturan baru

Kalau dirunut, cekal adalah buntut pertikaian antara pemerintah dan pengusaha batubara.

Bermula tahun 1983, ketika penambang batubara membuat kesepakatan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). "Dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan PPN,"kata M. S. Marpaung, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDM. Perjanjian itu mencantumkan 13 jenis kewajiban finansial, seperti sewa tanah, produksi, pajak perusahaan, perusahaan yang terikat adalah PT KPC, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT BHP Kendilo Coal.

Nah, tahun 2000, pemerintah menetapkan batubara masuk dalam kelompok barang tak kena pajak. Alhasil, pajak yang sudah disetor tidak bisa direstitusi. Jadi, enam perusahaan tadi menahan setoran pajak mereka.

Bambang Setiawan, Dirjen Mineral Batubara dan Panasbumi Departemen ESDM, bilang DHPB adalah hak pemerintah. "DHPB ini adalah hasil penjualan 13,5% batubara bagian pemerintah,"ujarnya. data ESDM mencatat bahwa nilai utang para bos itu adalah Rp 7 triliun. Rinciannya Rp 3,8 triliun tagihan 2001-2005 dan Rp 3,2 triliun tagihan 2006-2007.

Agar tarik ulur ini tak berlarut, Marpaung menyarankan agar ada aturan baru soal pajak penambangan batubara. "Apa, sih susahnya DPR duduk merampungkan masalah ini!"kata dia.

Utang Perusahaan Batubara

Perusahaan 

Utang dalam Rupiah 

Utang dalam Dolar AS 

PT Kideco Jaya Agung  Rp 448.091.590.680,00  US$ 30.513.221,93 
PT Kaltim Prima Coal  Rp 0 US$ 115.628.533 
PT Kendilo Coal Indonesia  Rp 0  US$ 6.642.256,93
PT Arutmin Indonesia Rp 0  US$ 68.601.256,00 
PT Berau Coal  Rp 284.275.180.573,00  US$ 23.816.675,00 
PT Adaro Indonesia  Rp 131.703.252.429,00  US$ 85.001.173,14 
Jumlah Total  Rp 864.070.023.682,00  US$ 330.203.116,00 

Keterangan :  Jumlah utang belum termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% yang merupakan PNBP.

Sumber : Departemen keuangan

Bos Batubara yang Kena Cekal

Nama  Jabatan  Perusahaan 
Rosan Perkasa Roeslani  Komisaris  Kaltim Prima Coal 
Abdullah Popo Parulian  Komisaris  Kaltim Prima Coal  
Rathod Nalinkant Amratlal  Presiden Komisaris  Kaltim Prima Coal  
Ari Sapta Hudaya  Presiden Direktur  Kaltim Prima Coal 
Hannibal S. Anwar  Direktur  Kaltim Prima Coal  
Kenneth Patrick Farrel  Direktur   Kaltim Prima Coal  
Endang Ruchijat  Direktur   Arutmin Indonesia 
Ferry Purbaya Wahyu  Direktur   Arutmin Indonesia  
Edi Junianto Subari  Direktur   Arutmin Indonesia  
Kazuya Tanaka  Direktur   Arutmin Indonesia  
Edwin Soeryadjaja  Presiden Komisrais  Adaro Indonesia 
Jeffrey Mulyono  Presiden Direktur  Berau Coal 
Hendra Tjoa  Direktur Utama  Citra Dwipa Finance 
Mualin Kantono  Personal Guarantor  Libra Utama Intiwood 

Sumber: ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM  

Asnil Bambani Amri, Uji Agung Santoso 

error: Content is protected