Langkat – Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengharapkan keseriusan semua pihak untuk menyusun langkah-langkah dalam mesukseskan pencapaian over target Pajak Bumi Bangunan (PBB) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2009 ini.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam penyerahan penghargaan dan hadiah kepada jajaran Lurah/Kades dan SKPD yang dinilai berhasil merealisasikan PBB/PAD over target Tahun 2008 bertempat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, Jum’at (22/5).
“Tahun 2008 pemerintah pusat telah memberikan penghargaan kepada kita atas pencapaian target PBB, maka pada tahun 2009 ini prestasi tersebut setidaknya dapat dipertahankan,” ujarnya.
Dalam mengoptimalkan target pencapaian PBB maupun PAD ada 4 hal yang harus diperhatikan, pertama kecepatan dan ketepatan petugas dalam menyampaikan SPPT dan kebijakan penagihannya. Kedua, sinergi antara tim operasional kecamatan dan petugas dispenda intens dalam melaksanakan tugas.
Ketiga, Sosialisasi di masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan. Terakhir, aparat pemerintah harus menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.
M Syahrul mewakili Ketua DPRD Langkat dalam sambutannya mengatakan, pajak merupakan kunci pembiayaan negara. “ negara dapat maju apabila pajaknya juga maju. Dengan membayar pajak secara teratur dan benar menimbulkan rasa memiliki dalam diri warga negara terhadap bangsanya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Drs H Sukhyar Mulianto, MSi dalam laporannya mengatakan, tahun 2009 ini SPPT PBB Kab. Langkat sebanyak 259.803 lembar sudah diserahkan kepada Lurah serta Kepala Desa. Dimana berdasarkan surat edaran Dirjen PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan untuk Kabupaten Langkat pada tahun 2009 mengalami kenaikan target PBB sebesar 31,13 % menjadi Rp 7,.474 miliar dari sebelumnya Rp 5,7 miliar pada tahun 2008.
Secara simbolis, Bupati juga menyerahkan hadiah dan piagam kepada SKPD yang telah mencapai target PAD tahun 2008 yakni Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catpil.
