Follow Us :

JAKARTA – Potensi penyelewengan pembayaran pajak perusahaan besar sepanjang tahun ini diperkirakan marak. Modus yang digunakan antara lain merekayasa keuangan dengan melaporkan penurunan laba perusahaan.

“Bahwa karena ini krisis, kemudian banyak yang berusaha mengecil-ngecilkan kewajiban pembayaran pajak, potensinya memang besar terjadi di sepanjang 2009,” kata Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution, di Jakarta, Jumat (5/6).

Namun, dia tidak bersedia mengatakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat penyelewengan pembayaran pajak itu.

Setidaknya, menurut Darmin, ada empat modus yang dilakukan perusahaan untuk menghindari dan mengurangi pembayaran pajak. Pertama, perusahaan memainkan harga barang sehingga kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkurang. "Selain itu ada juga perusahaan yang mempermainkan data pada volume produksi perusahaan," ujar dia.

Modus lainnya, lanjut Darmin, perusahaan melakukan rekayasa biaya produksi. "Dan terkahir, melakukan rekayasa financial engineering," katanya.

Ditjen Pajak, menurut Darmin, mensinyalir ada beberapa perusahaan besar yang melakukan empat modus itu untuk menghindari pengurangan pembayaran pajak.

"Memang dasarnya perusahaan itu melakukan supaya bayar pajaknya tidak mahal. Biasanya yang melakukan manipulasi perusahaan besar, dan berniat untuk tidak bayar pajak secara benar," jelas dia.

Sepanjang 2009, pemerintah memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran PPh 25 (PPh Badan Usaha) jika laba yang diperoleh tahun ini mengalami penurunan profit sampai 50 persen.

Sementara itu, pengamat perpajakan Darussalam mengatakan selama krisis dipastikan profit perusahaan tergerus. "Tergerusnya profit terjadi dikarenakan penjualan menurun dan laba yang didapatkan semakin tipis. Tentunya banyak perusahaan yang membutuhkan fasilitas PPh 25 itu," katanya.

Dengan reformasi perpajakan yang sudah berjalan, lanjut Darussalam, sedikit perusahaan yang berani mempermainkan laporan keuangan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak. "Perusahaan akan berpikir seratus kali untuk melakukan rekayasa keuangan karena risikonya tinggi sekali," tutur dia.

Risiko yang dijalani perusahaan tidak hanya dengan petugas pemeriksa pajak, namun juga untuk urusan laporan pemerintah lain. "Tapi kalau memang rekayasa keuangan banyak terjadi pada sepanjang 2009, Ditjen Pajak saat ini kan sudah memunyai UU KUP yang memberikan kuasa untuk melakukan peyelidikan dan penyidikan perpajakan," kata dia.

error: Content is protected