Follow Us :

KLAIM COST RECOVERY

JAKARTA. Cerita kontraktor minyak dan gas (migas) yang menyalahgunakan klaim biaya produksi (cost recovery) bukan sekadar isapan jembol. Buktinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan ada kontraktor migas yang memasukan pajak penghasilan (PPh) pegawainya sebagai klaim ongkos produksi yang harus ditanggung negara.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar berpendapat, beban pajak penghasilan karyawan ini harus ditanggung kontraktor bukan oleh negara. "Kami minta Departemen Keuangan segera menghapus PPh ini dalam daftar cost recovery,"kata Haryono Umar seusai rapat pertemuan dengan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Hekinus Manao, Selasa (4/10) kemarin.

Haryono menjelaskan, apabila PPh itu tidak masuk ke dalam cost recovery, beban negara bakal berkurang sekitar Rp 1 triliun setiap dua tahunnya. Cuma, KPK belum mau menyebutkan nama kontraktor migas yang nakal tersebut.

Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan mengakui temuan lembaga anti korupsi ini. Hekinus mengatakan, seharusnya PPh itu menjadi tanggung jawab masing-masing kontraktor migas bukan masuk dalam cost recovery. "PPh pribadi tentu saja seharusnya menjadi masalah perusahaan atau pegawai yang bersangkutan,"paparnya.

Mantan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan itu menjelaskan, aturan mengenai cost recovery selama ini memang sangat umum sehingga membuka peluang bagi setiap perusahaan migas untuk mengajukan klaim biaya apapun.

Sayangnya, Hekinus belum bisa memastikan kapan Departemen Keuangan akan melenyapkan beban PPh itu dari daftar cost recovery. Alasannya, Departemen Keuangan atau tepatnya Direktorat Jenderal Pajak tengah mencari jalan memperbaiki kesalahan ini.

Begitu pun dengan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Usaha Minyak dan Gas ( BP Migas ). Instansi yang mengawasi para kontraktor migas ini mengaku tak ingin tergesa-gesa menanggapi temuan KPK ini. "Nanti kami akan menanyakan terlebih dahulu ke KPK,"ujar Wakil Ketua BP Migas Abdul Muin.

Selama ini, BP Migas menilai pengeluaran dana cost recovery sudah sesuai dengan prosedur. "Jika BPK menyetujui baru kami keluarkan,"tandasnya.

Hans Henricus Benedictus

error: Content is protected