Follow Us :

Jakarta-Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) akan melakukan penertiban dalam penyelenggaraan jasa konsultasi perpajakan, antara lain melalui penyempurnaan peraturan-peraturan bidang itu.

“Kami akan tertibkan, antara lain dengan selalu membuat peraturan baru dan menyempurnakan peraturan lama sehingga lebih jelas hak dan kewajibannya,” kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Senin (1/12).

Menurutnya, pihaknya juga akan melakukan registrasi ulang terhadap para konsultan pajak yang benar-benar aktif melakukan kegiatannya. “Selama ini, pensiunan pajak itu otomatis diberikan sertifikat sehingga dapat menjadi konsultan pajak. Nanti peraturannya akan kami perbarui, walaupun kami belum tentukan aturannya akan seperti apa,” katanya.

Menurutnya, dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya kesulitan menentukan berapa besar sebenarnya konsultan pajak yang benar-benar melakukan aktivitasnya.

Ia menyebutkan, banyak pensiunan pajak yang tercatat sebagai konsultan pajak karena yang bersangkutan punya sertifikat brevet. “Oleh karena itu, nanti akan kami registrasi lagi dan berdasarkan registrasi itulah nanti kami akan jalankan aturan-aturan,” katanya.

Guru Besar UI Martani Husaini berpendapat bahwa rencana penertiban konsultan pajak memang sudah seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya praktik korupsi. “Ini memang harus ditertibkan sebagai bukti ketelusuran yang jelas,” katanya, yang dihubungi SH, Selasa (2/12).

Martani menyambut baik rencana Ditjen Pajak dalam mendata seluruh konsultan pajak agar dapat dilakukan pengawasan dan kontrol yang baik terhadap aktivitas mereka.

Fiskal Ke Luar Negeri

Sementara itu, mengenai adanya persyaratan bebas fiskal keluar negeri setelah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibuat satu bulan sebelumnya, Darmin mengatakan, hal itu ditetapkan agar orang mengurus NPWP jauh-jauh hari sebelum mendapatkan bebas fiskal keluar negeri. “Jangan besok mau keluar negeri, sekarang baru ngurus NPWP. Ribet nanti di bandara. Maka, kami atur sebulan sebelumnya,” katanya.

Mengenai berapa besar kenaikan tarif fiskal bagi yang tidak memiliki NPWP, Darmin belum bersedia menyebutkan angkanya.

Sementara itu, Ditjen Pajak tengah menyiapkan pembentukan Kantor Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Besar sehingga penanganan dan pelayanan lebih baik. "Kalau di WP badan atau perusahaan kan sudah jalan, di mana yang besar masuk di large tax office (LTO), menengah di medium tax office (MTO), dan yang kecil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)," kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, pelayanan dan penanganan terhadap WP badan atau perusahaan sudah terbagi dengan jelas, sementara untuk WPOP hingga saat ini belum terbagi.

Ia menyebutkan, LTO WPOP Besar nantinya akan melayani sekitar 1.200 WPOP Besar. Kriteria WPOP Besar, antara lain dari harta yang dimiliki WP.

Ketika ditanya berapa banyak WPOP Besar di Indonesia, Darmin menyebutkan, jumlahnya akan tergantung kisaran yang akan ditetapkan. "Kalau kami bikin 6.000, sebenarnya juga ada. Namun, yang bisa di-manage oleh satu kantor itu sekitar 1.000 hingga 1.200 WP," katanya.

Martani menambahkan, pihaknya juga sangat mendukung persyaratan bebas fiskal keluar negeri dengan ketentuan memiliki NPWP. Ia menilai, adanya kewajiban tersebut berpotensi mencegah terjadinya money laundring. “Kecenderungan masyarakat yang lebih menghindari bayar pajak harus dihilangkan. Kita harus lebih aware dalam hal ini karena pajaklah yang menjadi sumber APBN kita,” jelasnya

 Ellen Piri

error: Content is protected