Follow Us :

Marzuki Usman dalam Teropong KPK

 

Rumah dinas yang ditempati Marzuki kabarnya telah menjadi miliknya, meski permohonannya pernah ditolak.

Tak sulit menemukan rumah paling mentereng di sepanjang Jalan Sakti VI Kompleks Perumahan Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Dengan sekali pandang, mata akan langsung tertuju pada rumah nomor 2 di ujung jalan, tepat di samping Masjid At-Taqwa.

Si empunya bangunan berlantai dua di lahan seluas 450 meter persegi ini memang bukan "orang sembarangan". Rumah bercat krem itu disebut-sebut kepunyaan Marzuki Usman, menteri pariwisata pada era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

Kini rumah itu ikut ramai digunjingkan. Gara-garanya, Direktorat Jenderal Pajak sejak pertengahan tahun lalu getol menertibkan 132 rumah dinas di kompleks itu, yang hingga kini masih dikuasai para pensiunan atau keluarganya.

Kasus rumah yang ditempati Marzuki memang rada berbeda. Kepentingan Direktorat Pajak hanya terkait dengan status tanah, yang memang kepunyaan instansi pemungut pajak itu. Sedangkan bangunan di atasnya bukan milik Direktorat Pajak karena dibangun atas biaya Departemen Keuangan.

Untuk memperjelas status kepemilikan tanah dan bangunan yang dihuni mantan Kepala Badan pengawas Pasar Modal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi pun turun tangan. Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar pada Oktober tahun lalu, lembaganya tengah meneliti status rumah itu.

Penyelidikan ini bermula dari adanya perbedaan informasi seputar status rumah dan tanah Marzuki tersebut. Menurut Haryono, keterangan Direktorat Pajak menyatakan bahwa tanah yang dihuni Marzuki, plus dua tanah lainnya, merupakan milik mereka. Tapi bisik-bisik lain menyebutkan rumah tersebut sudah sejak dulu berubah status menjadi milik pribadi Marzuki. "Status tanah dan rumah itu sudah berganti menjadi hal milik," kata seorang sumber.

Sayang, hingga tulisan ini diturunkan, Tempo tak kunjung mendapat penjelasan dari Marzuki. Ketika menyambangi rumah Marzuki, Selasa lalu, Tempo hanya diterima oleh dua staf Marzuki bernama Indi dan Dewi. Dewi mengatakan Marzuki tak berada di kantor dan meminta Tempo mengirimkan surat permohonan wawancara.

Namun, surat permohonan wawancara berikut sejumlah pertanyaan tertulis yang dikirim tak berbalas. "Disposisi Bapak, silakan menghubungi Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan," ujar Indi kemarin.

Agar persoalan menjadi terang, Haryono menyatakan KPK meneliti masalah ini dengan saksama. Ia juga menegaskan upaya ini terkait dengan langkah KPK yang sedang berfokus meneliti penguasaan aset negara oleh sejumlah mantan penjabat.

Apalagi pihaknya sudah mencium adanya modus pengalihan aset negara menjadi milik pribadi. "Caranya dengan mengajukan perubahan rumah golongan I menjadi golongan III (agar bisa dibeli)," katanya.

Saat dihubungi kembali pekan lalu, Haryono mengaku belum bisa memastikan status tanah rumah Marzuki. Yang pasti, kata dia, Direktorat Pajak menyatakan belum pernah melakukan pemecahan sertifikat untuk rumah tersebut. "Hanya ada satu sertifikat," ujarnya, "tak pernah dipecah-pecah."

Direktur Barang Milik Negara II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Suyatno Harun memastikan tanah rumah Marzuki merupakan aset negara golongan I–yang tidak bisa dialihkan kepemilikannya. Hanya, kata dia, pencatatannya terpisah antara Direktorat Pajak dan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. "Soal statusnya saat ini, saya kurang tahu," ujarnya.

Ia meminta hal ini ditanyakan kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Sudihardjo. Tapi lagi-lagi tak ada jawaban tuntas. "Saya tidak hafal perincian inventaris tanah dan bangunan, khususnya yang menyangkut Marzuki," kata Sudihardjo.

Penelusuran Tempo sedikit bisa menguak tabir status tanah rumah Marzuki. Sejumlah dokumen menunjukkan proses perjalanan status tanah tersebut.

Marzuki rupanya pada 23 Februari 2005 pernah berkirim surat kepada Sekretaris Jenderal Direktorat Moneter Dalam Negeri. Isi surat bernomor S-164/MD.2/1985 itu berisi permohonan Marzuki agar dilakukan perubahan status rumah negara yang dihuninya dari golongan I menjadi golongan III. Tentu ini dengan maksud agar bisa dibeli.

Perlu dicatat, saat itu Marzuki menduduki jabatan Direktur Lembaga Keuangan. Tapi upayanya ternyata tak mulus. Permohonannya ditolak. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Haryono Sosrosugondo ke Biro Perlengkapan Departemen Keuangan tertanggal 7 Mei 1995 dengan tegas menyatakan keberatan atas permintaan Marzuki mengalihkan status hak tanah itu menjadi milik pribadi. Alasan yang dikemukakan, rumah itu akan diperuntukkan bagi karyawan yang banyak membutuhkan tempat tinggal.

Penegasan soal status tanah Marzuki pun datang dari Kepala Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak Luky Priyanto. Ia memastikan hingga kini belum ada catatan pemecahan sertifikat induk atas tanah di kompleks perumahan tersebut. "Sertifikat asli yang kami pegang menunjukkan luas tanah di Kemanggisan masih 85.605 meter persegi," ujarnya, "jadi tidak ada pemecahan sertifikat."

Orang Pajak, (Tak) Taat Bayar Pajak

Ratusan rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak dikuasai secara tidak sah oleh para pensiunan atau keluarganya selama bertahun-tahun hingga kini. Seharusnya aset-aset tersebut dikembalikan ke negara begitu jabatan mereka berakhir. Siapa para bekas pejabat itu, apa saja yang mereka nikmati dari bangunan milik negara tersebut, dan bagaimana upaya Direktorat Jenderal Pajak melakukan penertiban, Tim Selusur Tempo menyajikannya dalam tulisan berseri mulai Selasa lalu.

"Orang Bijak Taat Bayar Pajak". Inilah iklan yang selalu dikumandangkan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Saban hari iklan ini bisa dijumpai lewat papan baliho di sejumlah jalan protokol kota-kota besar di Indonesia. Televisi dan media cetak juga sering menayangkannya. Tapi rupanya iklan ini tak cukup ampuh bagi sebagian penghuni Kompleks Perumahan Dinas Direktorat Pajak di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Di tempat bermukim para pensiunan Pajak yang tengah bersengketa dengan bekas kantor tempat mereka bekerja selama berpuluh tahun itu, ada juga penghuni yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara. Nilainya untuk tahun 2008 saja Rp 993 ribu hingga Rp 7,9 juta. Padahal ada yang tak menyetor pajak sejak 1996.

Dari dokumen yang diperoleh Tempo, pada 2008 sedikitnya terdapat selusin rumah yang menunggak pembayaran PBB. Total tunggakan mencapai Rp 46 juta.

Salah satu rumah yang menunggak beralamat di Jalan Kemanggisan Raya Nomor 20. Rumah ini dihuni oleh keluarga Soedadi Tedjaningrat (almarhum), ayah kandung pengusaha Setiawan Djody dan ayah mertua bekas Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo.

Rama, pria yang mengaku putra Soedadi, saat ditemui di rumah itu pada Selasa lalu menolak berkomentar soal tunggakan pajak ini. "Mengapa sampai sedetail itu dan apa kepentingannya?" ujarnya.

Adapun Kepala Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak Luky Priyanto, yang menangani penertiban rumah dinas Pajak di Kemanggisan, mengaku tidak tahu. "Silakan tanya Kantor Pelayan Pajak Palmerah," katanya. Yang jelas, Luky menambahkan, setiap penghuni rumah dinas Pajak diharuskan membayar PBB.

Dalam Perjanjian Surat Izin Menempati Rumah Negara yang diteken penghuni sebelum menempati rumah dinas memang diatur kewajiban pembayaran segala biaya yang berhubungan dengan rumah dinas. Biaya itu antara lain berupa ongkos sewa rumah, listrik, air, pemeliharaan, dan PBB. "Aturannya seperti itu," kata Luky.

error: Content is protected