Follow Us :

Jakarta – Perbaikan signifikan posisi Indonesia dalam corupption perception index yang diumumkan Transparency Internasional, tidak melulu hasil sepak terjang KPK. Sumbangan besar justru datang dari jajaran bea cukai dan pajak.

"Saya juga mencari-cari penyebab kenaikan posisi ini. Ada yang menarik, bahwa kinerja aparat bea cukai dan perpajakan kita terus membaik," ungkap SBY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/9/2008).

Hasil evaluasi Transparency Internasional (TI) itu sesuai dengan neraca keuangan negara. Beberapa tahun terakhir memang benar pendapatan negara dari sektor pajak dan bea cukai bertambah signifikan.

"Ini cermin dari reformasi birokrasi kita dan good corporate government," imbuh SBY.

Prestasi demikian hendaknya tidak membuat reformasi birokrasi berhenti karena merasa sudah cukup. Sebaliknya semua lembaga tinggi negara harus semakin memacu diri meningkatkan kinerja.

"Menjadikan sistem kita bersih, birokrasi kita responsif, tranparan dan akuntabel butuh waktu. Ada negara yang butuh 10, 15, 20 tahun. Tapi ini tidak boleh membuat kita berhenti," tegas presiden.

Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International (TI) Indonesia cukup menggembirakan.

Indonesia yang selama ini dianggap korup, mampu memperbaiki posisinya. Tahun ini, Indonesia memiliki IPK sebesar 2,6 atau naik dari IPK tahun lalu yang sebesar 2,3. (lh/qom)

Luhur Hertanto

error: Content is protected