Follow Us :

Medan-Kanwil Ditjen Pajak Sumut 1 Medan melalui Bidang  Pengaduan Keberatan dan Banding (PKB) berhasil menyelesaikan 547 kasus yang disampaikan wajib pajak (WP), atau sekitar 79,74% dari total 686 kasus yang disampaikan dan ditangani sepanjang 2008.

Kabid PKB Kanwil Ditjen Pajak Sumut 1 Medan Rinaldi Yusuf  mengungkapkan hal itu kepada MedanBisnis di ruang kerjanya, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (20/3).

Menurut Rinaldi Yusuf, penanganan keberatan yang disampaikan WP di lingkungan Kanwil Pajak Sumut 1 Medan selama 2008 tergolong cukup baik dibanding penanganan asus serupa di kanwil lainnya di Indonesia.

Rinaldi merinci beragam keberatan pajak WP yang berhasil diselesaikan pihaknya selama 2008 meliputi permohonan pembetulan ketetapan pajak sebanyak 35 kasus semuanya tuntas. Kemudian, keberatan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPh dan PPN) sebanyak 138 kasus, sebanyak  118 kasus di antaranya berhasil diselesaikan.

Kemudian, keberatan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 278 kasus, berhasil diselesaikan 248 kasus. Keberatan  lainnya yang disampaikan WP adalah pengurangan sanksi administrasi 170 kasus, sebanyak 112 berhasil dituntaskan, pengurangan ketetapan pajak 53 kasus dan pengurangan surat tagihan pajak (STP) 12 kasus masing-masing dituntaskan 31 kasus dan 3 kasus.

Menurut Rinaldi, kemampuan individu personal PKB di lingkungan Kanwil Pajak Sumut 1 Medan cukup baik dibanding kanwil lainnya. Parameter kemampuan dimaksud, katanya, di antaranya diukur dari kemampuan menyelesaikan keberatan yang disampaikan WP. “Setiap personil PKB di Kanwil Sumut 1 Medan memiliki tunggakan kurang dari 10 kasus, sedangkan di Kanwil Pajak yang ada di Pulau Jawa, misalnya, tunggakannya mencapai 50 kasus,” katanya.

Mengenai total pajak yang berhasil dihimpun (diterima) Ditjen Pajak dari penanganan kasus tersebut, Rinaldi mengakui hal itu sulit dimonitor. Sebab, sambung Rinaldi, penyelesaian setiap kasus keberatan cukup beragam. Misalnya, keberatan yang diajukan WP hanya sebagian disetujui, tetapi ada juga yang  semuanya ditolak.

Pelayanan pada WP

Rinaldi Yusuf menjelaskan, bidang PKB yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan di bidang perpajakan merupakan pelayanan kepada WP.

Diterangkannya, pelayanan kepada WP melalui bidang PKB tercantum dalam sejumlah pasal pada UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dia menunjuk, kesempatan membetulkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), keberatan, pengurangan sanksi dan lainnya diatur pada pasal 16 UU No 28/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/PMK.03/2008.

Rinaldi menambahkan, penanganan keberatan dan banding yang diajukan WP sebelum modernisasi pelayanan pajak ditangani aparat fiskus di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Disebutkannya, Bidang PKB Kanwil Ditjen Pajak diberi kewenangan memutuskan keberatan WP maksimal Rp 2,5 miliae. Sedangkan nilai keberatan yang lebih tinggi menjadi kewenangan Ditjen Pajak Pusat.

sarsin siregar

error: Content is protected