Follow Us :

Pemerintah ingin lacak struktur kepemilikan perusahaan

JAKARTA. Pemerintah tidak Cuma akan menempatkan petugas intelijen pajak di negara-negara tax haven atau yang memungut pajak lebi rendah dari Indonesia. Tapi, pemerintah juga menyasar beberapa negara yang selama ini menjadi asal investasi di Indonesia.

Rupanya, banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang memiliki struktur kepemilikan bercabang-cabang di sejumlah negara. “Salah satunya pasti ada di negara tax haven,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Darmin Nasution, Senin (27/4).

Karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu mengumpulkan informasi dan data untuk mengetahui rincian seluruh struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan itu, sebab, tak jarang perusahaan asing yang menanamkan duitnya di negara kita ternyata milik orang Indonesia juga.

Darmin bilang, tingkat pengumpulan informasi dan data lebih kea rah intelijen ekonomi, bukan intelijen pemeriksa atau penyidik, apalagi memata-matai negara lain. “Itu lebih kepada aparat biasa yang kerjanya mengikuti data dari berbagai perusahaan,” ujar Darmin.

Cuma, penempatan petugas intelijen tersebut masih dalam tahap pembicaraan, termasuk dengan Departemen Luar Negeri (Deplu). Sebab, nantinya, Pemerintah akan menitipkan aparat pajak itu ke kedutaan besar atau konsulat jenderal Indonesia di luar negeri.

Hindari kecurangan

Upaya pengiriman aparat pajak ke negara lain memang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Sebab, beberapa perusahaan perusahaan itu bergerak tidak hanya di satu negara, tapi banyak negara. “Konglomerat-konglomerat kita semuanya pasti terkait dengan tax haven country,” kata Darmin.

Dengan menempatkan petugas intelijen di negara yang perusahaannya berinvestasi di Indonesia, Pemerintah berharap bisa mengembalikan penerimaan pajak yang selama ini hilang. Ini juga menghindari niat perusahaan menghindari pajak atau membayar pajak lebih rendah.

Sayang, Darmin menolak menyebit nama-nama negara investor yang masuk daftar bidikan. Ia beralasan, rencana penempatan itu masih dalam tahap pembicaraan. Ditjen pajak masih mengumpulkan informasi dan data secara lengkap. “Upaya penelusuran ini mencakup jaringan dan sistem yang kuat sehingga butuh perencanaan yang matang,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Pemerintah masih akan mengkaji lebih dalam lagi penempatan petugas pajak tersebut. Apalagi, “Saat ini, yang sudah ada adalah petugas Bea Cukai,” katanya singkat.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mendukung rencana Pemerintah itu, khususnya menaruh intelijen pajak di Singapura, Hong Kong, dan Cayman Island. “Penyelidikan bisa secara random,” ujarnya.

error: Content is protected