Follow Us :

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyoroti niat pemerintah yang masih menerapkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Sebab, di Asia, tinggal Indonesia dan Vietnam yang menerapkan PPnBM.

Atas dasar itu, niat pemerintah untuk tetap mempertahankan PPnBM dalam RUU PPN dan PPnBM dipertanyakan oleh kalangan pengusaha. Sorotan itu diungkapkan Ketua Umum Kadin MS Hidayat di Jakarta, Senin (22/9) saat berbicara dalam Panel Ahli Bedah RUU PPN: Tantangan dan Harapan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Kadin.

Menurut Hidayat, pemerintah Indonesia justru mengusulkan tarif PPnBM yang sangat tinggi, hingga 200 persen, atau jauh di atas tarif tertinggi yang diberlakukan Vietnam, yakni 80 persen. "Sepengetahuan kami, Vietnam itu tergolong negara yang memberlakukan administrasi perpajakan yang agak kacau. Jangan sebaiknya tidak diikuti," ujar Hidayat.

Menanggapi temuan Kadin tersebut, Menkeu menegaskan, penetapan PPnBM yang setinggi-tingginya dimaksudkan untuk menghapuskan ketidakseim bangan sosial di tengah masyarakat. Indonesia masih perlu penetapan pajak atas barang mewah karena kondisi perekonomian masyarakatnya masih diwarnai jurang antara orang kaya dan miskin.

"Jika memang penghasilan per kapitanya sudah terdistribusi secara mera ta ke semua orang di 200 juta jiwa penduduk kita, maka PPnBM mungkin tidak diperlukan lagi. Tetapi, selama masih banyak orang-orang yang hidup di bawah jembatan, saya kira PPnBM masih dibutuhkan," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tidak keberatan untuk berdebat dengan DPR tentang definisi barang mewah yang sebaiknya dikenakan PPnBM. "Kalaupun ada banyak barang yang sudah banyak digunakan masyarakat, tetapi masih dikenakan PPnBM, kami terbuka untuk menghilangkannya dari daftar objek pajak. Kami tin ggal menghitung potensi pengerimaan negara yang hilang," ujar Menkeu.

Orin Basuki

error: Content is protected