Follow Us :

AKARTA – Kamar Dagang dan Industri memersoalkan stimulus fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk (BM) sebesar Rp12,5 triliun yang diberikan pemerintah kepada 31 sektor usaha.

Ketua Umum Kadin M S Hidayat menuturkan, bahwa pihaknya memiliki kriteria yang berbeda dengan pemerintah dalam mengartikan sebuah stimulus sebagai upaya menjaga sektor riil agar tetap bertahan di tengah krisis.

"Ada kriteria Kadin yang berbeda dengan pemerintah mengenai stimulus. keringanan PPN dan BM yang ditanggung pemerintah itu secara esensi bukan stimulus, melainkan hanya matter of cash flow saja," ujarnya, seusai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Pelaksana Jabatan Menko Perekonimian, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Kamis (9/1/2009) malam.

Turut hadir dalam rapat itu Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dan Kepala BPS, Rusman Heriawan.

Dia menambahkan, menurut Kadin yang disebut stimulus tersebut adalah jika pemerintah memberikan subsidi ke PLN, yang kemudian berdampak pada penurunan tarif listrik yang signifikan terhadap sektor usaha. Terutama, sektor usaha yang mengalami kenaikan biaya produksi ketika ada kenaikan harga BBM, beberapa waktu lalu.

"Ibu menteri mau berkunjung ke Kadin minggu depan dengan menteri terkait untuk membahas permasalahan stimulus ini lebih lanjut," ucap Hidayat.

Stimulus Terbagi Dua

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Edy Putra Irawady, mengatakan bahwa stimulus untuk mengamankan sektor riil dari dampak krisis memang terbagi dua. Pertama, stimulus preferensi atau yang sifatnya jangka panjang. Bentuknya itu berupa kelonggaran, keringanan atau pembebasan pajak.

"Ini untuk bantu cash flow sektor usaha," ucapnya saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Kedua, stimulus yang sifatnya ekspansi. Menurut Edy, stimulus tersebut bisa berbentuk banyak hal, seperti, subsidi, refinancing, penggelontoran atau penyuntikan dana segar dan dana bergulir (revolving fund).

"Nah, kalau yang kawan-kawan usaha minta itu adalah stimulus yang sifatnya ekspansi atau spending. seperti PLN disubsidi agar ada penurunan tarif listrik sehingga dunia usaha bisa segera menikmati pengurangan cost produksi," terang Edy.

Dia menambahkan, masalah kelistrikan memang merupakan salah satu 'penyakit', selain masalah energi dan infrastrukur, yang secara umum diidap oleh sektor usaha. "Berdasarkan hasil audit per sektor, disamping ada permasalahan spesifik, namun ditemukan juga penyakit yang secara umum diderita oleh dunia usaha, yaitu listrik, energi dan infrastruktur," pungkasnya.

Mochammad Wahyudi  

error: Content is protected