Follow Us :

Jakarta – Batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masih bisa dinaikkan apabila tingkat inflasi dalam satu tahun dinilai cukup besar. Saat ini besaran PTKP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 15,8 juta per tahun.

Demikian dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution usai sidang putusan MK di Gedung MK, Jakarta, Jumat (20/3/2009).
 
"Kalau pemerintah menganggap PTKP sudah perlu diubah dengan kondisi-kondisi kehidupan yang ada dan itu cukup Menteri Keuangan konsultasi dengan DPR kemudian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) diterbitkan," tuturnya.
 
Pemerintah sendiri memang telah menaikkan batas PTKP menjadi Rp 15,8 juta per tahun dengan pertimbangan tingkat inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2007 dan 2008.
 
"(PTKP) itu kita naikkan dari 2007, berdasarkan inflasi tahun 2007 dan perkiraan inflasi 2008. Kalau kita gabungkan keduanya kira-kita inflasinya 19%. Nah kita naikkan PTKP 20%, jadi itu untuk jawab inflasi yang bisa ditutupi. Kalau dalam perjalanan waktu ternyata inflasinya besar, pasti akan dipertimbangkan kembali PTKP. Yang penting bisa menutup inflasi," paparnya.
 
Bahkan dalam 5 tahun terakhir, Darmin mengatakan sudah diterbitkan 2 PMK yang mengubah batasan PTKP.
 
"Jadi sangat bisa diubah PTKP. Jangan lupa 5 tahun terakhir inflasinya agak tinggi, kalau misalnya inflasi 10% dalam satu tahun maka bisa dipertimbangkan kenaikan PTKP. Jadi jangan dikira pemerintah tidak mempertimbangkan," katanya.
 
Dikatakan Darmin, batasan PTKP saat ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
 
"Kalau dibandingkan dengan pendapatan perkapita, PTKP kita lebih tinggi dari Thailand dan Filipina, kita sudah sangat terbuka mempertimbangkan keadaan orang banyak, tapi tidak perlu dilupakan negara perlu penghasilan atau penerimaan, bagaimana anda bisa berusaha dengan baik kalau keamanan dan ketertiban tidak ada, jadi itu pokok," pungkasnya.

error: Content is protected