Follow Us :

JAKARTA – Pemberian stimulus fiskal berupa insentif perpajakan sulit meningkatkan daya beli masyarakat karena hanya mendorong kepercayaan dunia usaha.

Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prijambodo mengatakan, idealnya pemberian stimulus yang bisa mendorong permintaan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan pada kondisi perekonomian secara keseluruhan. Ini bisa dilakukan dengan mengucurkan pendanaan atas program-program ekonomi yang berdampak langsung pada sisi ekonomi masyarakat.

"Contohnya, kalau kita memberikan dana untuk membangun jembatan. Jembatan membutuhkan komponen semen, lalu semuanya mendorong permintaan tenaga kerja sehingga meningkatkan income. Namun,ketika diberikan dalam bentuk pajak, kalau demand-nya tidak ada maka akan berhenti di situ saja," paparnya di Jakarta.

Bambang menjelaskan, setiap pemberian USD1 insentif pajak, efek bergandanya hanya 0,7 persen dalam kondisi normal. Lain halnya dengan belanja langsung pemerintah, efek bergandanya bisa dirasakan masyarakat secara langsung hingga 100 persen.

"Kalau dorongan itu dalam bentuk insentif pajak, jika usahanya dalam kondisi ketidakpastian, dia tidak akan digunakan karena hanya untuk menutup kerugian atau menutup profit yang berkurang. Jadi tidak banyak terealisasikan. Multipliernya kecil," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah mengalokasikan dana stimulus fiskal Rp71,3 triliun atau 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Stimulus diberikan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, mendorong daya saing dan daya tahan sektor usaha, serta antisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Total dana stimulus fiskal Rp71,3 triliun itu dialokasikan untuk penghematan pembayaran pajak (tax saving) sebesar Rp43 triliun, subsidi pajak, dan bea masuk ditanggung pemerintah pada dunia usaha dan rumah tangga sasaran sebesar Rp13,3 triliun, serta subsidi-belanja negara pada dunia usaha/lapangan kerja Rp15 triliun.

Anggota Panitia Anggaran DPR Malkan Amin meminta pemerintah konsisten dalam mengarahkan alokasi dana stimulus fiskal. "Setiap bulan tidak kurang dari 30.000 di-PHK. Di saat yang sama, kualitas hidup masyarakat juga menjadi rendah. Semuanya tak bisa dibiarkan," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengungkapkan, jumlah penyerapan tenaga kerja seiring realisasi stimulus infrastruktur bisa mencapai satu juta orang. Jumlahnya bisa di atas ini jika menghitung pekerja lain yang terkena efek ganda dari proyek infrastruktur. Adapun dana yang disiapkan untuk pelatihan tercatat Rp300 miliar dari nilai total stimulus infrastruktur Rp10,2 triliun.

"Kita akan menyiapkan pelatihan untuk orang-orang yang kemampuannya bukan di bidang konstruksi agar bisa masuk ke sektor ini," lanjut dia. Dari anggaran Rp10,2 triliun itu, yang murni untuk infrastruktur hanya Rp7,8 triliun, sedangkan sisanya dipakai sebagai kredit usaha rakyat dan pelatihan.

Bambang mengaku belum tahu sektor infrastruktur mana yang akan diusulkan mendapat tambahan alokasi dana. Namun pada prinsipnya, proyek-proyek tersebut sebisa mungkin dilaksanakan Maret dan selesai tahun ini. "Ini arahan dari Ibu Menko Perekonomian (Sri Mullyani Indrawati)," katanya.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan kemampuan anggaran bila ada usulan penambahan dana stimulus. "Kita lihat APBN 2009 masih memungkinkan tidak untuk tambah defisit," ujarnya.

Seperti diketahui, asumsi defisit anggaran dalam APBN 2009 dinaikkan lagi menjadi 2,6 persen terhadap PDB, setara dengan Rp137 triliun.Asumsi ini naik dari usulan awal 2,5 persen atau sekira Rp132 triliun.

Harry menilai pemerintah sekarang ini terlalu mudah mengubah asumsi APBN tanpa penjelasan yang kuat. "Model ini membuat orang berpikir pemerintah banyak berspekulasi dibandingkan memikirkan ekspektasi rasional," paparnya.

error: Content is protected