Follow Us :

PURWOKERTO — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan hasil insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 4,5 miliar dibagikan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena itu, BPK merekomendasikan agar uang tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Temuan BPK tersebut berasal dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Banyumas 2007. Penanggung jawab pemeriksaan keuangan dari BPK, Indra Syahputra, mengatakan total insentif PBB tahun anggaran 2005 dan 2006 Rp 4,5 miliar. "Kami belum tahu ada potensi kerugian negara atau tidak. Tapi yang jelas, kami hanya ingin uang negara itu selamat. Karena itu, kami merekomendasikan agar uang tersebut dikembalikan," tuturnya. Memang, Indra mengakui, sejauh ini istilah insentif itu belum dijabarkan secara jelas dalam aturan. Ada yang mengatakan insentif adalah upah pungut yang diberikan sebagai kelebihan target.

Sementara itu, Kepala Seksi Penagihan Kantor PBB Purwokerto Joko Suparno mengatakan insentif merupakan penghargaan atas prestasi terkait dengan pencapaian rencana penerimaan pajak. Setiap tahun, pemerintah daerah mempunyai rencana penerimaan. Hitungan insentif berasal dari pencapaian rencana penerimaan pajak tersebut. "Pada 2005 dan 2006 Banyumas memang berhasil mencapai target. Karena itu, ada insentif," katanya.

Pada 2005, dari rencana penerimaan pajak sebesar Rp 24,4 miliar, terealisasi Rp 28,3 miliar. Sedangkan pada 2006, dari rencana Rp 28,2 miliar, terealisasi Rp 37,8 miliar. Dari contoh penerimaan tersebut, kata Joko, penarikan pajak daerah mampu mencapai target. Atas kelebihan itu, pemerintah pusat memberikan insentif kepada daerah. "Hanya, kami tak tahu mekanismenya seperti apa," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Bupati Banyumas Mardjoko telah memerintahkan pihak-pihak yang menerima insentif tersebut segera mengembalikannya. "Sesuai dengan rekomendasi BPK, jangka waktu pengembaliannya dua tahun," katanya.

Ketua DPRD Banyumas periode 1999-2004, Tri Waluyo Basuki, begitu mengetahui hasil audit BPK, langsung melaporkan kasus itu ke kepolisian Banyumas. Pembagian insentif pajak tersebut dilakukan ketika Aris Setiono masih menjabat sebagai bupati. Aris Setiono, selepas menjabat bupati, kembali ke daerah asalnya, Wonogiri. Saat dihubungi Tempo, telepon selulernya tidak aktif.

Menurut Tri Waluyo, pembagian uang ini tidak melulu kesalahan administrasi, tapi berpotensi terjadi penyimpangan penggunaan dana. "Mereka yang di luar pemerintah desa tidak berhak menerima," ujarnya. Selain pemerintah desa dan camat, semestinya pemberian insentif layak diberikan kepada ketua RT/RW karena merekalah ujung tombak penarikan pajak. Namun, mereka hanya menerima imbalan 2,5 persen dari pajak yang dikumpulkan.

Aris Andrianto

error: Content is protected