Follow Us :

JAKARTA: Pemerintah dan DPR menghapus pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp10 triliun untuk dialihkan kepada sektor usaha tertentu dalam bentuk insentif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan sejumlah sektor usaha atau komoditas tertentu akan mengalami tekanan ekonomi hebat tahun depan akibat krisis keuangan global.

Untuk itu, pemerintah dan DPR sepakat menggeser alokasi DTP 2009 yang sebelumnya diperhitungkan mencapai Rp10 triliun kepada sektor riil. Pengalihan ini merupakan upaya khusus dalam menanggulangi dampak perlambatan ekonomi global.

"Pemerintah akan punya suatu cadangan fiskal seandainya ada berbagai sektor yang diperkirakan akan mengalami kesulitan yang sangat hebat. Dalam situasi transisi 2009, pemerintah punya fasilitas untuk intervensi," katanya, kemarin.

Dalam APBN-P 2008, pemerintah mengalokasikan subsidi pajak bagi Program Kebijakan Stabilisasi Harga (PKSH) sebesar Rp4,9 triliun dalam bentuk PPN DTP. PKSH tersebut terdiri atas subsidi terigu sebesar Rp500 miliar, subsidi gandum Rp1,4 triliun dan subsidi minyak goreng Rp3 triliun.

Menurut Menkeu, fokus pemerintah tahun ini memang ditujukan pada stabilisasi harga pangan karena pada awal 2008 harga komoditas pangan melonjak sangat tinggi. Akan tetapi, saat ini harga-harga komoditas merosot akibat melambatnya perekonomian global.

Untuk itu, pemerintah mengalihkan fokusnya pada upaya menanggulangi dampak perlambatan ekonomi global dan pemulihan sektor riil.

Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjelaskan PPN DTP bagi sektor riil berbeda dengan subsidi pajak yang sebelumnya diberikan pemerintah melalui PP No.62/2008.

Namun, dia belum bisa menjelaskan skema penyalurannya karena tergantung kondisi sehingga anggaran tersebut akan dijadikan sebagai cadangan jika dibutuhkan.

"Jadi Rp10 triliun itu akan dipakai untuk insentif sektor riil, tapi bentuknya seperti apa kita belum tahu."

Harus transparan

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis menegaskan PPN DTP untuk counter cylical measure harus transparan dan akuntabel penyalurannya agar tidak menimbulkan moral hazard terhadap para pelaku usaha di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan akan menarik pajak terutang pada tahun pajak 2008 sebagai langkah antisipasi apabila target penerimaan pajak 2009 tidak tercapai.

error: Content is protected