Follow Us :

Pengadilan harus buka diri untuk diperiksa BPK

JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait dengan proyek pembangunan basis data pajak paket X di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah yang melibatkan PT Sucofindo (Persero).

Kepala Pusat Data dan Analisa ICW Firdaus Ilyas mengatakan pihaknya menduga terjadi rekayasa pemenang oleh panitia proyek di Ditjen Pajak sehingga proyek itu dilakukan oleh Sucofindo, yang merupakan BUMN pada 2004.

Modusnya adalah dilakukan dengan cara mengatur harga kesepakatan dan mengarahkan pemenang pada salah satu pihak yang disepakati.

"Diperkirakan hal ini dilakukan atas pengetahuan dan saran saudara AB, pimpinan proyek pembangunan basis data pajak di Ditjen Pajak," ujar Firdaus seusai menyerahkan laporan itu ke KPK, kemarin.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Djoko Slamet Surjoputro saat dimintai tanggapan seputar hasil temuan ICW tersebut enggan memberikan komentar. "Maaf lagi di luar kantor," jawabnya singkat kepada Bisnis melalui layanan pesan singkat.

ICW menyatakan modus itu bermula dari pertemuan pihak Sucofindo dengan oknum Ditjen Pajak yang difasilitasi Direktur PT Disiplan Consult, berinisial IWK. Perusahaan ini merupakan rekanan lama Ditjen Pajak, selain PT Exsa International terkait proyek tersebut. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Sucofindo, Disiplan Consult dan Exsa International yang bertujuan untuk memenangkan Sucofindo dalam proyek ini.

Menurut Firdaus, akhirnya Sucofindo diduga memberikan komisi atau return commission (RC) kepada pihak terkait karena memenangkan proyek pengadaan tersebut. Uang komisi itu, lanjut Firdaus, dilegitimasi melalui perjanjian atau kontrak kerja sama.

ICW menemukan perjanjian itu berupa kontrak Disiplan Consult untuk komisi direkturnya Rp238,5 juta, Exsa International untuk komisi pegawai pajak Rp778,8 juta dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang untuk pejabat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang, Ungaran dan Demak sebesar Rp566,9 juta.

"Oleh karena itu, KPK harus menuntaskan kasus tersebut," ujar Firdaus.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya membenarkan laporan tersebut dan akan melakukan penelaahan lebih lanjut. Dia menjelaskan bahwa setiap aduan masyarakat akan dipelajari lebih dulu sebelum ditindaklanjuti.

Audit BPK

Pada perkembangan lain, Mahkamah Agung (MA) menginstruksikan lembaga peradilan bersikap terbuka untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengelolaan biaya perkara pada tahun ini terkait akuntabilitas keuangan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua MA Harifin Tumpa dalam pembacaan pidato laporan akhir tahun 2008 lembaga tersebut di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan biaya perkara bukanlah uang yang berasal dari negara, melainkan dipungut dari pihak berperkara.

"Untuk itu, mulai 2009 semua jajaran pengadilan harus membuka diri untuk diperiksa BPK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara," ujar Harifin di Gedung MA. Dia menambahkan kewenangan BPK itu diatur dalam UU No. 3/2009 tentang MA.

Harifin menuturkan pihaknya juga menginstruksikan lembaga peradilan di bawahnya untuk melaporkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ke MA setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga peradilan.

error: Content is protected