Follow Us :

KONSOLIDASI BUMN

JAKARTA. Upaya konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejenis melalui pembentukan holding atau perusahaan induk masih penuh liku. Selain terganjal masalah perpajakan, holding ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang tentang persaingan usaha.

Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu mengaku baru akan membicarakan masalah holding dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam dua hari ini. "Kami akan membahas satu per satu mekanismenya seperti apa, sehingga holding BUMN bisa berjalan dengan baik,"kata Said, Rabu (18/12).

Masalah utama dalam pembentukan holding BUMN adalah pembayaran pajak. Padahal, menurut Said, ada peraturan perpajakan yang mengatur pengenaan pajak pada setiap revaluasi aset perusahaan yang akan mereger. Karena yang mau merger itu BUMN, Said menginginkan pembentukan holding ini tanpa pengenaan pajak. "Mekanisme itu ada, tapi hanya Ditjen Pajak yang tahu,"kata Said.

Karena itu, Said juga tak yakin pembentukan holding BUMN bakal tuntas tahun ini. Maklum, pembentukan holding ini bukan urusan Kementerian Negara BUMN saja. Hingga kini, sudah ada tiga sektor BUMN yang siap menjadi holding. Yakni BUMN di sektor pupuk, semen, dan perkebunan. "Jadi, itu yang akan kami prioritaskan,"kata Said.

Nantinya, BUMN sektor pupuk berubah nama menjadi PT Agro Kimia Nusantara. Adapun BUMN semen menjadi PT Semen Indonesia. Sedangkan BUMN Perkebunan hasil peleburan seluruh PTPN menjadi PT Perkebunan Indonesia.

Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak Djonifar Abdul Fatah pun menyatakan siap membahas pembentukan holding BUMN dengan Kementerian Negara BUMN. Djonifar mengatakan, Ditjen Pajak ingin mengetahui definisi holding BUMN seperti apa, apakah entitas bisnis baru atau hasil merger. "Perlakuan perpajakan buat dua aktivitas itu beda,"kata Djonifar.

Sebenarnya, masalah pembentukan holding BUMN itu bukan hanya soal pajak. Staf Ahli Menteri Negara BUMN Pandu Djajanto mengingatkan, masih ada masalah hukum persaingan usaha yang mengintai pembentukan holding ini.

Dia mencontohkan pembentukan holding BUMN Karya. "Kalau menjadi satu, holding ini bisa menjadi seperti monopoli,"kata Pandu.

Badrut T., Martina P., Arief A.

error: Content is protected