Follow Us :

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, pemerintah akan membantu upaya pembangunan perumahan sederhana dan rumah susuan sederhana untuk rakyat menengah ke bawah. Meskipun sederhana, syarat minimal rumah itu harus dipenuhi, yaitu terjangkau harganya, layak huni, dan lingkungannya sehat.

”Prinsip keterjangkauan harus dipegang pertama. Harganya harus benar-benar dalam jangkauan,” ujar Presiden saat meresmikan Tower A dan Tower B, dan penghunian pertama rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi Cluster City Park, Perumnas Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (4/12).

Untuk kelayakan huni, kriteria yang harus dipenuhi rumah sederhana menurut Presiden adalah adanya fasilitas umum minimal dan keluasan bangunannya. Syarat berikutnya adalah lingkungan yang baik dalam arti tidak jauh dari mana-mana dan bisa diakses.

Untuk syarat ketiga ini, Presiden mengkritik tersumbatnya kali dan selokan sehingga membuat airnya menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Mengetahui hal itu, Presiden mengaku sengaja membuka kaca jendela kendaraan menjelang rusunami. Presiden minta kepada menteri terkait, gubernur, dan wali kota agar dicarikan solusi.

Insentif bagi pengembang

Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ary mengatakan, insentif bagi pengembang rumah sederhana sehat dan rumah susun sederhana milik bersubsidi diperlukan guna mendorong pembangunan dan penyerapan perumahan rakyat. Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan maupun koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Yusuf mengatakan, insentif yang diperlukan berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) final rusunami dari 5 persen menjadi 1 persen. Selain itu, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa konstruksi pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) dan rusunami.

Pemerintah pusat juga perlu mendorong penyetaraan pemberlakuan tarif listrik dan air minum rusunami dengan RSH sehingga meringankan biaya operasional penghuni yang sebagian merupakan masyarakat kecil. Saat ini, tarif listrik dan air minum rusunami masih disamakan dengan apartemen.

Pemerintah daerah juga diharapkan menyederhanakan persyaratan dan mempercepat proses izin, serta keringanan retribusi izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin layak huni. Selain itu, merevisi peraturan daerah agar menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam pembangunan dan pengelolaan rusunami bersubsidi.

error: Content is protected