Follow Us :

Miliaran rupiah dana upah pungut pajak mengalir ke pemerintah pusat. Salah satunya ke Departemen Dalam Negeri. Keberadaannya mirip dana nonbujeter : tidak masuk kas negara dan menjadi dana taktis menteri. Tapi, ada dasar hukumnya, lo.

Lantai delapan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kepada KONTAN, anggota BPK Hasan Bisri menyodorkan lima lembar kertas ukuran folio berisi hasil audit lembaganya.

Dicomotnya beberapa lembar berkas yang menunjukkan hasil audit terhadap dana upah pungut pajak dalam Dana Penunjang Pembinaan (DPP) yang mengalir ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Keberadaannya mirip dana nonbujeter, karena tidak masuk kas negara, dan dipakai sebagai dana taktis pimpinan. “Saya yakin ini banyak enggak benarnya,” tandas Hasan, Selasa (28/4).

Hasan tidak asal bicara. Ia merujuk pada hasil audit yang mengungkap betapa dana upah pungut banyak dipakai untuk kepentingan pribadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hasan membuka lebar-lebar hasil audit itu : duit yang digunakan untuk kepentingan pribadi pada 2008 mencapai Rp 603 juta.

Salah satunya dipakai untuk biaya peralatan pesta pernikahan putri Mendagri Mardiyanto yang mencapai Rp 60 juta pada 2008. “Ini sangat memprihatinkan, pejabat yang sudah mendapat fasilitas dari negara masih dapat upah pungut. Tentunya ini banyak dipakai untuk hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hasan.

Tidak hanya itu. Pada 2007,dana upah pungut pajak yang digunakan untuk kepentingan Mendagri dan istri mencapai Rp 1,2 miliar. Dana itu dipakai mulai dari pembelian gorden di rumah pribadi menteri hingga biaya berobat ke Singapura.

Adapun pada 2005, dana yang digunakan mencapai Rp 201 juta. Lalu pada 2003 terpakai Rp 21 juta untuk biaya perlengkapan menteri. Patut diingat, pada era ini yang menjabat menteri adalah M. Ma’ruf.

Padahal, menurut Hasan, pemakaian dana tersebut semestinya hanya untuk kepentingan pemungutan pajak, mulai dari mendata wajib pajak, memungut, dan menyetorkannya. “Tapi, faktanya banyak dibagikan kepada pejabat,” ucap dia.

Di mata Hasan, dana upah pungut pajak yang mengalir ke sejumlah pejabat, termasuk Mendagri, mirip dengan sistem upeti di zaman Kolonial Belanda. Dulu, sebutnya, penguasa memungut upeti dengan memperkerjakan para jawara atawa centeng. Lantaran mereka bukan pegawai, maka iberilah upah karena kerjanya itu. “Kok, sekarang pejabat yang sudah di beri fasilitas rumah, mobil, dan lainnya ini masih minta upah pungut,” tutur Hasan.

Hasan maklum, sistem upeti itu masih dipertahankan karena dulu pajak-pajak daerah itu masih belum diatur undang-undang dan peraturan daerah (Perda). Sehingga, diperlukan etos kerja untuk mengejar pajak-pajak daerah ini. “Kami sadar bahwadalam memungut pajak daerah itu butuh etos kerja. Tapi, kenpa tidak dianggarkan saja di APBD untuk petugas yang memungut pajak? Itu boleh saja,” tutur Hasan.

Menurutnya, yang terjadi saat ini sudah benar-benar salah kaprah. Soalnya, yang menerima upah pungut pajak bukan hanya petugas pemungut pajak. Tapi instansi lain yang bukan pemungut pajak ikut menerima. “Ini memang didesain seperti itu sehingga terjadilah seperti sekarang berkembang kemana-mana,” tukas dia.

Kebiasaan Orde Baru

Fenomena ini, menurut Hasan, tak ada bedanya dengan kebiasaan yang lazim terjadi di era Orde Baru, yang mengharuskan pimpinan memiliki dana taktis. Meski begitu, BPK belum akan melaporkan hasik temuannya itu ke aparat hukum.

Alasannya dana upah pungut ini ada dasar hukumnya, yakni peraturan pemerintah (PP) dan keputusan mendagri (Kepmendagri). “Yang salah itu peraturannya. Apa urusannya menteri duduk-duduk menerima upah pungut? Apa ia juga kerja di lapangan?” timpal Auditor Utama BPK Sjafrie Adnan.

Saat dicegat seusai mengikuti Sidang Paripurna DPR, Selasa (28/4), Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menolak menjawab masalah ini. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Depdagri Saut Situmorang menegaskan pihaknya serius merespons hasil audit BPK itu. Saat ini, menurut Saut, departemennya tengah merevisi ketentuan mengenai upah pungut pajak. “Sekarang masih dalam tahap penyempurnaan,” kata Saut.

Saut bilang, setelah penyempurnaan di intenal selesai, pihaknya akan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas masalah itu.

Patut diketahui, aturan mengenai penerimaan dana upahpungut pajak ini berawal dari disahkannya PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pasal 76 PP itu menyebutakan, “Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5%.”

Kemudian, muncul Kepmendagri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002. Dua peraturan itu menyebut upah pungut diterima oleh tim pembina pusat, yakni Mendagri dan Kepolisian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Departemen Keuangan (Depkeu).

Meski belum mendapat laporan, tapi KPK melihat ada dugaan penyelewengan upah pungut pajak yang mengalir ke Mendagri ini. “Kami baru mendalami masalah itu. Tapi, yang jelas ke depan aturan tentang upah pungut itu harus diubah,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan KPK untuk tidak fokus pada proses revisi di tingkat regulasi saja. “Revisi aturan itu tidak bisa menghilangkan tindak pidananya. Jadi, KPK jangan sampai salah kaprah,” ujar peneliti hukum ICW Fevridiansyah.

error: Content is protected