REYKJAVIK, KAMIS — Koalisi yang berkuasa di Eslandia segera memilih perdana menteri baru setelah pengunduran diri PM Sigmundur David Gunnlaugsson, Selasa (5/4). Gunnlaugsson menjadi pemimpin negara pertama yang menjadi korban skandal Panama Papers.
Pemilihan perdana menteri baru di Eslandia itu harus segera dilakukan untuk menghindari pemilihan umum dini. Gunnlaugsson mundur setelah ribuan warga di negara kecil itu turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban sang perdana menteri.
Gunnlaugsson dituduh menjadi sosok yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya sendiri. Ini setelah nama istrinya disebut dalam dokumen keuangan yang bocor dari sebuah firma hukum yang terpusat di Panama, Mossack Fonseca.
Dokumen Panama atau Panama Papers itu mengungkap kepemilikan keluarga Gunnlaugsson senilai jutaan dollar AS dalam sebuah bank di Eslandia. Bank itu dinyatakan sebagai bank gagal terkait krisis moneter global pada 2008.
Kepemilikan Gunnlaugsson itu sebelumnya tidak diketahui hingga dokumen dari Panama tersebut terbuka ke publik awal pekan ini. Masyarakat negeri itu menganggap Gunnlaugsson telah menyengsarakan rakyat.
Dengan memilih PM baru, secara politis koalisi partai yang berkuasa di Eslandia tetap dapat mempertahankan posisi mereka. Namun, kelompok oposisi di negeri itu tampaknya tetap berupaya memaksakan pemilihan umum dipercepat. Tujuannya adalah pergantian kepemimpinan setelah era Gunnlaugsson.
Kelompok oposisi menyatakan bahwa apa yang dilakukan istri Gunnlaugsson telah menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam pemerintahan di negeri itu. Ini mengingat posisi pemerintah berperan utama dalam negosiasi nilai saham dan klaim di perusahaan.
Jajak pendapat memperlihatkan kelompok oposisi Partai Pirate memimpin jika pemilihan umum diadakan di negeri berpenduduk 330.000 jiwa itu. Jika terealisasi, hal itu dapat memiliki efek berantai di Benua Eropa karena secara umum partai-partai yang berkuasa relatif kurang populis, baik dari kelompok kiri maupun kanan.
Wakil pemimpin Partai Progresif yang berkuasa, Sigurdur Ingi Johannsson, menyatakan partainya mengusulkan salah satu tokoh partai anggota koalisinya, Partai Kemerdekaan, untuk menjadi PM yang baru. Pemerintah diminta segera mengesahkan usulan itu paling lambat Rabu pekan ini.
Namun, hal itu tampaknya tidak akan mudah. Lewat surat elektronik, juru bicara pemerintah, Sigurdur Jonsson, menyatakan, Gunnlaugsson justru meminta Johannsson yang menjadi perdana menteri menggantikan dirinya dengan waktu yang tidak ditentukan.
Apalagi dikatakan Gunnlaugsson tidak sepenuhnya hilang dari pemerintahan. ”Perdana menteri tidak mundur dan akan melanjutkan posisinya sebagai pemimpin Partai Progresif,” kata Jonsson yang langsung memicu perdebatan.
Perancis memimpin
Secara terpisah, tekanan terhadap Panama sebagai pusat skandal Panama Papers belum mengendur. Panama dimasukkan kembali ke negara yang patut dihindari karena menjadi surga pajak setelah empat tahun terakhir dikeluarkan dari daftar.
Perancis memimpin kelompok negara Barat yang mengembalikan Panama ke posisi itu. Menteri Keuangan Perancis Michael Sapin mengatakan, mereka didukung Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OEDC).
”Sayangnya, Panama punya tendensi untuk berbalik arah, bermain sebagai pemain yang bersih dan kotor. Ini tak bisa diteruskan,” ujar Sapin.
Pemerintah Panama tak tinggal diam. Menteri Urusan Kepresidenan Alvaro Aleman mengatakan, negeri itu memiliki hukum untuk membalas dendam kepada negara yang menempatkan Panama di posisi abu-abu.
