Follow Us :

JAKARTA (SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan keharusan penyumbang dana kampanye mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, hal itu bertentangan dengan UU 10/2008 tentang Pemilu. "Jangan diwajibkan, itu melanggar undang-undang kalau wajib," kata anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan di Gedung DPR kemarin. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu dan Pilpres ini mengatakan bisa saja KPU meminta penyumbang mencantumkan NPWP. Namun KPU tidak boleh menjadikan hal itu sebagai syarat untuk dapat menyumbang.

"Silakan saja diminta mencantumkan, tapi jangan dipersyaratkan," ujarnya.

Menurut dia, jika ada kewajiban, bukan tidak mungkin penyumbang belum memiliki NPWP. Padahal, syarat itu tidak diatur dalam UU.

Mengenai kemungkinan dana yang tidak jelas dan penyumbang fiktif, mantan Ketua Umum PB HMI ini berdalih UU Pemilu telah mengantisipasinya. Salah satunya melalui pengaturan kejelasan nama penyumbang dan alamat. "Cara ini bisa diverifikasi untuk menghindari kecurangan," imbuh Ketua IKA Unpad ini.

Politikus Partai Golkar ini tidak se tuju jika persoal an pemilu dikait-kaitkan dengan ketaatan membayar pajak. Sebab pemilu dan pajak memiliki domain sendiri-sendiri. "Ini UU Pemilu bukan UU Pajak. Kalau mau menertibkan pajak jangan numpang di sini, ini untuk pemilu," tandasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan syarat disertakannya NPWP bagi penyumbang dana kampanye. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengingatkan kewajiban pencantuman NPWP itu sangat penting demi ketertiban setiap pajak, termasuk pada proses Pemilu 2009. "Ini supaya dana itu tidak disalahgunakan," ujar Darmin dalam surat bersifat penting yang disampaikan pada Ketua KPU yang didapatkan SINDO.

Menurut dia, pencantuman NPWP tersebut tidak akan membatasi siapa pun pihak yang ingin menyumbang dananya kepada partai politik. Dia mengusulkan agar KPU memberikan batasan jumlah sumbangan uang bagi kewajiban pencantuman NPWP.

Dalam hal ini, donatur yang wajib mencantumkan NPWP adalah orang pribadi atau badan yang mendonasikan dana kampanye sebesar Rp 20.000.000 atau lebih. Jumlah tersebut sudah melebih batas yang berlaku saat ini, yakni Rp 13.200.000 atau Rpl5.480.000yangbakal berlaku pada 2009.

"Dana pemilu sangat rawan. Kalau tidak dicantumkan bisa jadi akan terjadi praktik pencucian uang," ujar Darmin.

error: Content is protected