Follow Us :

Jakarta, Kompas – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengirimkan usulan kenaikan pajak air tanah dalam. Wacana kenaikan pajak air tanah dalam sudah dimunculkan sejak tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada usulan konkretnya.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis, Selasa (3/3) di Jakarta Pusat, mengatakan, kenaikan pajak air tanah diperlukan untuk mendorong warga dan pengusaha lebih banyak menggunakan air perpipaan. Saat ini, penyedotan air tanah dari sumur yang dalamnya lebih dari 40 meter sudah berlebihan karena pajaknya lebih rendah daripada tarif air PAM.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Peni Susanti mengatakan, draf usulan kenaikan pajak air tanah sedang diselesaikan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ben VB Sitompul mengatakan, usul kenaikan pajak harus diikuti jaminan penyediaan air bersih PAM Jaya. Di sisi lain, sumur dalam harus tetap dipertahankan karena kualitas dan kuantitas air dari PAM Jaya sering tidak memadai untuk konsumsi dalam jumlah besar.

error: Content is protected