Follow Us :

JAKARTA. Kalau usulan DPR ini lolos, para ibu rumah tangga pasti bersorak girang. Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan sembilan bahan pokok alias sembako.

DPR mengusulkan agar ketentuan ini masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (RUU PPN dan PPnBM). Calon peraturan ini sekarang masih dalam tahap pembahasan antara DPR dengan Pemerintah.

Ketua Panitia Khusus DPR tentang RUU Perpajakan Melchias Markus Mekeng mengatakan, selama ini, Pemerintah hanya menghapus PPN untuk beberapa produk sembako saja. Yakni, beras, jagung, garam beryodium, dan minyak goreng khususnya minyak curah kemasan yang mengusung merek MinyaKita.

Kebijakan penghapusan PPN itu lahir lewat peraturan pemerintah (PP). Kini, "Kami meminta, pembebasan PPN untuk semua produk sembako diatur dalam undang-undang supaya lebih tegas," kata Melchias, Selasa (23/6).
Melchias menyatakan, kalau semua komoditas sembako bebas pajak, otomatis hal itu bisa mengerek daya beli masyarakat. Dengan begitu, kualitas makanan yang dikonsumsi juga ikut meningkat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal kawasan Indonesia bagian timur.

Sebagai catatan, Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/MPP/KEP/2/1998 tertanggal 27 Februari 1998 menyebut, produk sembako adalah beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, serta garam yodium.

Djalintar Sijabat, wakil Direktorat Jenderal Pajak yang ikut dalam penggodokan RUU PPN dan PPnBM bilang, Pemerintah masih membahas usulan DPR itu. Alhasil, "Kami belum dapat menyampaikan pendapat akhir Pemerintah soal itu," ujarnya.

Sebenarnya, Pemerintah telah memasukkan enam produk primer pertanian bebas dari pungutan pajak dalam RUU PPN dan PPnBM. Yaitu, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. Bahkan, aturan main ini sudah berlaku sejak akhir 2008 lalu.

error: Content is protected