Follow Us :

JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah RI menyatakan mendukung perluasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa penerimaan pajak negara. Saat ini BPK belum diizinkan memeriksa penerimaan pajak dan hanya berfokus pada pengeluaran.

"Kami juga akan melihat perlu-tidaknya perubahan Undang-Undang Perpajakan," ucap Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita saat menerima laporan hasil pemeriksaan BPK di gedung MPR/DPR kemarin.

Dalam sambutannya, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, akibat keterbatasan kewenangan ini, institusinya tak bisa memeriksa kekurangan maupun penyimpangan pembayaran pajak. "Akses BPK terbatas untuk memeriksa penerimaan negara dari BUMN, BUMD, dan pinjaman luar negeri yang administrasinya amburadul," tutur dia.

Penemuan rekening liar yang mulai diungkap pada 2005 juga terus bertambah dengan nilai uang yang semakin besar. Anwar mengatakan ribuan rekening pemerintah itu tak terkonsolidasi dalam suatu rekening bendahara negara sehingga Menteri Keuangan tak mengetahui posisi keuangan negara yang sebenarnya.

Anwar menjelaskan, kewenangan pemeriksaan pajak di tangan BPK lazim dilakukan di negara lain. Penyalahgunaan data pajak pun bisa diancam penjara. "Hanya di republik ini pajak tak bisa diaudit," ujarnya.

Namun, dia mengakui kerja sama antara BPK dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemberian info pajak semakin baik meski belum optimal. Padahal, ia melanjutkan, penerimaan pajak masih rendah dan penerimaan pajak yang tinggi bisa memperbaiki kondisi infrastruktur.

error: Content is protected