Follow Us :

JAKARTA. Ditjen Pajak belum bisa menyelesaikan proses verifikasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Proses verifikasi lebih lama karena banyak SPT yang salah penempatan. Selain salah penempatan, banyak juga wajib pajak (WP) yang salah melakukan pengisian.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya perlu memilah dahulu berkas-berkas yang masuk dan mengirimnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. “Belum lagi, pada waktu kita lihat verifikasi, setelah dibuka ternyata amplopnya isinya tiga SPT bukan satu SPT. Sudah itu setelah dihitung dari satu SPT salah pengisiannya," kata Darmin di Jakarta, kemarin.

Kesalahan-kesalahan itu menyebabkan pihaknya belum dapat mengitung jumlah total SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak pribadi yang telah disetorkan sampai jatuh tempo tanggal 31 Maret lalu. Ini merupakan konsekuensi dari diperbolehkannya wajib pajak menyerahkan SPT di KPP manapun dan juga melalui drop box.

Darmin mencontohkan, di KPP di Jakarta, hanya 30% wajib pajak yang menyerahkan SPT pada KPP tempatnya terdaftar, sedangkan sisanya 70% merupakan wajib pajak lain. "Kelihatannya jumlahnya tidak bisa minggu ini. Hitung-hitungan dari kemarin itu dari tanggal 1 April perlu sekitar 2 minggu. Jadi mungkin sekitar tanggal 15 April baru bisa kita tahu," katanya.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis, mengatakan setelah program sunset policy seharusnya ada tahapan sosialisasi cara pengisisan SPT. Ia melihat, pemerintah membiarkan masyarakat seolah-olah tahu cara mengisi SPT yang benar. “Masyarakat sulit mengisi SPT sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya.

Ia berharap Ditjen pajak jangan hanya gencar memasukkan masyarakat dalam data wajib pajak, tapi harus ada sosialisasi bagaimana menjadi wajib pajak yang benar dan teknis pembayaran pajak. Untuk itu, ia mengusulkan agar ada masa transisi selama tiga tahun ke depan bagi wajib pajak untuk mengisi SPT yang benar.

error: Content is protected