Follow Us :

MedanBisnis – Medan
Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan membidik tambahan penerimaan setoran pajak sebesar Rp 20 miliar selama masa ujicoba  sistem teknologi informasi (STI) yang diharapkan dimulai tahun ini.

Tambahan penerimaan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pemko Medan RandimanTarigan kepada pers di sela-sela pembukaan pameran bunga hias di Taman A Yani, Medan, pekan lalu.

Sekadar diketahui, rencana Dispenda Medan menggunakan model STI dalam administrasi penerimaan pajak untuk meminimalisir kebocoran yang selama ini pengadministrasian dan pelaporannya masih manual. Penggunaan STI direncanakan diterapkan pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan parkir. Randiman menjelaskan, pada sistem manual yang masih diberlakukan, maka pendapatan pajak dari hotel, restoran, hiburan, dan parkir dilakukan secara manual melalui laporan yang disampaikan pengelola secara triwulanan.

Randiman mengakui, model tersebut kurang optimal karena dikhawatirkan tidak semua faktur pajak dilaporkan pengelola. Tetapi melalui STI yang akan diterapkan, tingkat kecurangan menjadi sangat kecil. Pasalnya, sistem ini diwajibkan teraplikasi di sistem penghitungan faktur pembayaran atas fasilitas hotel, restoran, hiburan, dan parkir. “Jadi, peluang kebocorannya sangat kecil,” ujar Randiman meyakinkan.

Disebutkannya, pada tahun ini, penerimaan pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp 210,433 miliar. Proyeksi penerimaan tersebut diharapkan disumbangkan dari pajak hotel Rp 24,477 miliar, restoran Rp 42,55 miliar, pajak hiburan Rp 9,17 miliar, dan pajak parkir Rp 4,082 miliar. “Jika sistem yang kami bangun ini (STI) bisa berjalan tahun ini, saya kira pajak restoran dan hiburan akan melebihi target,” jelasnya.

Secara umum lanjutnya, pihaknya sudah berhasil menghimpun PAD sebesar Rp 30 miliar yang besumber dari pajak daerah, retribusi. “Sekali lagi, dengan diterapkannya sistem ini nantinya, akan menambah PAD minimal Rp 20 miliar. Ini masih pekiraan sementara karena sistem ini nantinya masih tahap ujicoba Lain halnya jika sudah berjalan optimal,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Medan Jamhur Abdullah mengatakan, efektifitas kenaikan tentu hal yang diharuskan untuk menambah PAD. Tapi, untuk peningkatan PAD bukan seluruhnya diwajibkan, harus ada sisi yang diperhatikan, yakni jangan memaksa masyarakat. “Namun intinya, peningkatan PAD harus bisa dilebih efektifkan. Kami juga sepakat menggunakan sistem teknologi informasi untuk menggenjot penerimaan PAD.

error: Content is protected