Follow Us :

JAKARTA: Fasilitas penundaan pembayaran pajak disarankan untuk tidak dilanjutkan pada 2010 seiring dengan ekspektasi membaiknya perekonomian Indonesia dibandingkan dengan tahun ini.

Bambang Pridjambodo, Direktur Perencanaan Makro Badan Perenca-naan Pembangunan Nasional, mengatakan fasilitas penundaan pembayaran pajak hanya akan efektif bila diberikan pada kondisi keuangan dan ekonomi yang bergejolak sepanjang tahun ini.

Untuk tahun depan, urgensi pemberian fasilitas tersebut sebenarnya tidak besar karena perekonomian akan membaik. Dalam kondisi ini, pemerintah sudah tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari pendanaan dari pasar internasional dan penerimaan pajak dalam negeri juga akan mengalami peningkatan.

“Dengan situasi itu, hampir tidak ada urgensi pemberian fasilitas penundaan pajak tahun depan. Asas keadilan juga kembali berfungsi,” tuturnya, kemarin.

Menurut dia, selain adanya ekspektasi perekonomian yang lebih baik pada tahun depan, pengalokasian anggaran fasilitas penundaan pembayaran pajak pada 2010 kurang efektif juga karena efek multiplier yang kecil.

Di sisi lain, paket stimulus fiskal tahun depan sebaiknya dialokasikan untuk belanja langsung dalam bentuk program-program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur saja.

Efek stimulan terhadap ekonomi dari program seperti itu lebih besar dari fasilitas perpajakan terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, fokus program juga sebaiknya hanya untuk masyarakat ekonomi menengah-bawah.

Di tempat terpisah, ekonom Indef yang kini menjadi salah satu tim ekonomi pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla-Wiranto, Fadhil Hasan, menilai kebijakan pajak pemerintah ke depan harus menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) baik untuk perorangan maupun perusahaan.

“Jadi kebijakan pajak ke depan adalah penurunan rate tarif yang ada saat ini secara progresif.”

Akan tetapi, sambung dia, kebijakan penurunan tarif pajak tersebut harus diikuti dengan kebijakan ekstensifikasi pajak guna menjaga agar penerimaan pajak terus meningkat. “Ratio pajak kita itu sekarang 13,6% padahal banyak wajib pajak yang belum punya NPWP dan bayar pajak. Untuk itu ekstensifikasi harus terus dilakukan,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan fasilitas penundaan pembayaran Pajak Penghasilan badan usaha (PPh pasal 25) sepanjang tahun ini. Dengan fasilitas ini, badan usaha yang mengalami penurunan laba hingga 50% dapat mengajukan penundaan pembayaran pajak.

error: Content is protected