Follow Us :

JAKARTA : Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan momentum pemilihan umum (Pemilu) untuk memperluas basis pajak nasional sekaligus menggenjot penerimaan pajak 2009.

Tidak heran jika kemudian Ditjen Pajak menggelar acara kampanye sunset policy dan sosialisasi pajak kepada para pengurus partai politik peserta pemilu 2009, hari ini. Namun tidak semua parpol hadir dalam acara itu.

Dari 38 parpol peserta pemilu yang diundang Ditjen Pajak, tercatat enam parpol tidak hadir dalam acara tersebut. Keenam parpol tersebut adalah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan pensyaratan pencantuman nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi penyumbang parpol di atas Rp20 juta diharapkan akan menambah basis pajak nasional.

“Sebenarnya usulan itu kami sampaikan sejak UU Pemilu disahkan. Itu cara agar penyumbang lebih terbuka dan transparan,” katanya usai acara kampanye sunset policy kepada para pengurus partai politik di Jakarta, hari ini.

Darmin menuturkan data NPWP yang diserahkan oleh KPU tersebut nantinya akan digunakan untuk melihat kepatuhan pembayaran pajak dari penyumbang dana kampanye tersebut termasuk sumber dana yang digunakan untuk belanja iklan parpol.

"Orang-orang yang memasang iklan ini kalau orang pribadi akan kita cek kewajiban pajaknya kok bisa pengeluarannya seperti itu. Memang berapa sih penghasilan dia?" ujarnya.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan kewajiban pencantuman NPWP bagi penyumbang parpol tersebut saat ini tinggal menunggu aturan pelaksanaannya yang akan diumumkan pada 24 Januari 2009.

“Aturan ini berlaku surut sejak Juli tahun lalu jadi bagi yang sudah menyumbang tapi belum menyertakan NPWP akan dimintakan,” jelasnya.

Achmad Aris

error: Content is protected