Follow Us :

Wajib pajak badan akan sulit mengemplang pembayaran pajaknya.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak berencana memulai sosialisasi program penyatuan data bagi wajib pajak badan pada 1 Agustus mendatang. Aplikasi program baru ini menyatukan pendataan sektor usaha dengan tolok ukur (benchmark). Dengan program baru ini, wajib pajak badan bakal lebih sulit memanipulasi pembayaran pajaknya.

"Sudah tiga bulan ini kami menyiapkan metode-metode yang dikerjakan," kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution di gedung Departemen Keuangan kemarin. Dengan program penyatuan baru ini, Direktorat Jenderal Pajak bisa lebih cermat mengenali celah-celah yang digunakan wajib pajak untuk menyembunyikan pembayaran pajaknya.

Menurut Darmin, aplikasi program itu memungkinkan penyatuan pendataan dan acuan dengan sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Acuan tersebut terdiri atas pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan final, pajak pertambahan nilai, dan bunga sewa.

Darmin mengatakan acuan yang digunakan oleh pemerintah dalam program ini bisa mengukur apakah wajib pajak memanipulasi pembayaran kewajibannya. Berbagai celah yang mungkin digunakan wajib pajak untuk menipu bisa diantisipasi. Penerapan program itu butuh waktu lama agar berjalan efektif. "Tahun ini mungkin bisa dilaksanakan, tapi pelaksanaan penuh baru pada 2010," katanya.

Dengan aplikasi program baru tersebut, pemerintah bisa mendeteksi perusahaan yang telah membayar pajak dan jenis pajak yang sudah dibayarkan. Jika semua acuan telah masuk sistem, pemerintah bisa mengukur selisih potensi pajak yang bisa dikumpulkan pemerintah.

Namun, penerapan program baru ini hanya bisa dilakukan pada wajib pajak badan karena model baku program sejenis untuk wajib pajak pribadi belum tersedia. Selama ini penghitungan pajak pribadi kalangan kaya (high worth individual) menggunakan model perbandingan.

Menurut Darmin, model perbandingan untuk high worth individual ini dengan mempelajari berapa harta, perusahaan, modal, dan aset-asetnya. Dia berharap Direktorat Jenderal Pajak menemukan model untuk mengukur tingkat kepatuhan orang kaya. Saat ini, jumlah wajib pajak yang tercatat sebanyak 4 juta dengan komposisi 1,5 juta wajib pajak badan dan sisanya wajib pajak pribadi.

Terkait dengan usul agar daging dan telur tidak kena PPNi, Darmin menyatakan pihaknya menolak penambahan jenis bahan pokok bebas pajak pertambahan nilai dalam rancangan undang-undang pajak pertambahan nilai. "Lebih baik cari jalan buat petani, nelayan, dan peternak agar tetap tidak kena pajak," katanya. Pajak pertambahan nilai lebih baik dikenakan pada produk.

Dia mengakui ada pihak tertentu yang ingin bahan pokok, seperti beras, jagung, dan garam, kena pajak pertambahan nilai. Tapi pemerintah tidak pernah mengusulkan gagasan ini. Dia berharap rancangan undang-undang PPN yang sedang dibahas pemerintah dan DPR bisa rampung karena cuma butuh dua kali pertemuan. "Paling cuma butuh dua kali pertemuan," katanya.

error: Content is protected