Follow Us :

DEPARTEMEN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumhan) bersama Direktorat Jenderal Pajak tetap akan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR). Rencananya, dua petinggi kantor pemerintahan itu akan mulai membahas RPP itu dalam waktu dekat.

Pembahasan itu untuk menentukan apakah biaya CSR bisa menjadi faktor pengurang pajak atau tidak. "Dalam draf terakhir masih tidak dicantumkan besaran dama CSR,"kata sumber KONTAN di Depkumham, Kamis (4/12) kemarin.

Direktur Perundang-undangan Depkumham Suharyono menyatakan, RPP CSR saat ini telah selesai digodok oleh tim perumus Depkumham. "Kami tinggal menyampaikan ke Menteri,"ujar Suharyono.

Depkumham tetap menggodok RPP CSR untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. "Namun, sejak ada pengajuan uji materi UU PT oleh Kadin, kami menunggu putusan MK,"ujar Suharyono.

Martina Prianti

error: Content is protected