Follow Us :

JAKARTA, KOMPAS.com — Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak tengah berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri terkait upaya penelusuran para penganut tax heaven country atau pengemplang pajak. Nantinya pemerintah akan mengirim aparat pajak atau intelejen ekonomi ke negara lain.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, penelusuran ini akan segera terlaksana dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. "Upaya pengiriman aparat pajak ke negara lain butuh dukungan dari semua pihak. Pasalnya, para pelaku pajak ini bergerak tidak hanya di satu negara, tapi bercabang-cabang. Namun, tidak mesti semua negara dikirimi aparat," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (27/4).

Untuk aparat yang akan dikirim, kata Darmin, lebih mengarah pada intelijen ekonomi. "Namun, itu intelijen ekonomi, bukan intelijen pemeriksa atau penyidik. Bukan sebagai intelijen yang memata-matai negara. Itu lebih kepada aparat biasa yang kerjanya mengikuti data dari berbagai perusahaan, kan perlu kita ikuti," paparnya.

Namun, Darmin enggan mengatakan lebih jauh mengenai negara yang akan dikirim intelijen tersebut karena masih dalam tahap pembicaraan. Menurutnya, Ditjen pajak sedang mengumpulkan informasi dan data secara lengkap. "Upaya penelusuran ini mencakup jaringan dan sistem yang kuat sehingga butuh perencanaan yang matang," ujarnya.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, jumlah pegawai Kedubes sudah diatur sesuai standar internasional. Karena itu, pihaknya tengah mengatur penempatan petugas pajak tersebut dengan Deplu. "Untuk realisasinya nanti kita lihat," katanya.

error: Content is protected