Follow Us :

JAKARTA , Pelaksanaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dapat meningkatkan peranan pendapatan daerah terhadap anggaran.Dengan begitu, daerah dapat lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran.

"UU PDRD dapat memperbaiki tiga hal, yaitu penyempurnaan pemungutan, local taxing power (tambahan kapasitas pajak), dan peningkatan efektivitas pengawasan. Dengan begitu, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat dilakukan secara konsisten," papar Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (18/8).

Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, struktur PAD akan berubah seiring pemberlakuan UU PDRD. "Namun, perubahan tersebut mungkin baru dirasakan pada 2011, saat tahun pertama pemberlakuan UU PDRD," ujar dia. Pada 2011, tambah Sri Mulyani, peranan PAD terhadap Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) di tingkat propinsi akan menjadi 63 persen. "

Meningkat dari proporsi pada 2009 yang sebesar 50 persen," kata dia. Sementara di tingkat kabupaten/kota, menurut Sri Mulyani, proporsi PAD terhadap APBD akan meningkat dari tujuh persen pada 2009 menjadi 10 persen pada 2011. "Sedangkan secara nasional, porsi PAD terhadap APBD akan naik dari 29% pada 2004 menjadi 24 persen pada 2011," kata dia.

Kenaikan tersebut, kata Sri Mulyani, akan semakin bertambah pada 2014, dengan asumsi daerah menetapkan tarif pajak yang maksimal. "Peranan PAD terhadap APBD akan naik menjadi 68 persen di tingkat provinsi, dan 15 persen untuk kabupaten/kota.

Secara nasional, porsi PAD akan meningkat menjadi 29 persen," papar dia. Dengan begitu, kata Sri Mulyani, maka daerah akan semakin mandiri dan tidak lagi terlalu menggantungkan diri kepada transfer dana dari pusat. "Daerah akan memiliki ruang fleksibel, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing," ujar dia. 

error: Content is protected