Follow Us :

JAKARTA : Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 7 persen mulai 1 Februari 2009. Di sisi lain, pemerintah berencana kembali mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian primer.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 203 Tahun 2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 9 Desember 2008.

Kebijakan kenaikan tarif cukai dibuat dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 2009 dari sektor cukai tembakau, yakni sebesar Rp 48,2 triliun atau naik Rp 2,7 triliun dibanding APBNP 2008. "Untuk mencapai target itu, konsumsi rokok akan dikendalikan dengan pertumbuhan 5 persen (lebih rendah dari 2008 sebesar 7 persen–Red)," kata Anggito.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan cukai dari hasil tembakau. Kebijakan ini juga mempertimbangkan peta pengembangan industri hasil tembakau yang telah dikomunikasikan pemerintah kepada pelaku usaha. Kebijakan tarif cukai ini merupakan tahapan simplifikasi tarif cukai menuju ke spesifik tunggal. Jadi, nantinya hanya membedakan tarif cukai di antara produk hasil tembakau yang dibuat, baik dengan mesin maupun dengan tangan.

Untuk tahun 2009, sistem tarif cukai mengalami perubahan dari sistem tarif cukai gabungan (advalorum dan spesifik) ke sistem tarif cukai spesifik. Ini berlaku untuk semua jenis hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkan batasan produksi dan batasan harga jual eceran. Pertimbangan atas batasan harga jual eceran ini dilakukan mengingat variasi harga jual eceran yang masih berlaku dalam sistem tarif sebelumnya.

Sementara itu, Anggito menuturkan, pemerintah menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk tahun 2009 sekitar Rp 960 miliar. "Kami sudah menyiapkan dana dalam DBH cukai untuk memberdayakan atau memperkuat balai latihan kerja di daerah dan untuk operasi pita cukai atau rokok ilegal di daerah," katanya.

Menurut dia, berbagai kebijakan terkait cukai hasil tembakau, termasuk kenaikan tarif cukai rokok per 1 Februari 2009, akan berdampak pada sektor yang terkait dengan sektor hasil tembakau. Berkaitan dengan itu, alokasi dana DBH cukai hasil tembakau akan digunakan sebagai upaya menanggulangi dampak kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau pada 2009.

Menurut dia, dengan kenaikan tarif cukai rata-rata 7 persen, maka diperkirakan pertumbuhan produksi rokok akan turun menjadi sekitar 5 persen dari tahun ini sekitar 7-8 persen. "Ini akan mengurangi konsumsi rokok karena produksi dipatok sekitar 240 miliar batang. Sedangkan target penerimaan tetap sama di APBN 2009," katanya.

Mengusulkan

Sementara itu, Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution menyatakan, pihaknya mengusulkan agar hasil pertanian dikenai PPN dan tidak lagi dikecualikan. "Itu (pengenaan PPN pada hasil pertanian–Red) masih akan dibahas dalam amandemen UU PPN. Jadi, kami hendak menyampaikan bahwa hasil pertanian seharusnya jangan dikecualikan. Sebab, kalau dari PPN dikecualikan, banyak ruginya," kata Darmin.

Menurut dia, tidak berlakunya PPN untuk hasil pertanian (PPN nol persen) membuat impor produk pertanian juga tidak terkena PPN.

"Ini karena ada aturan internasional yang mengatakan bahwa kalau suatu negara tidak mengenakan PPN untuk produk pertaniannya, maka juga dilarang untuk mengenakan PPN pada produk pertanian impor," tuturnya.

Menurut dia, dari segi penerimaan negara, pengenaan PPN pada produk pertanian tidak terlalu signifikan.

Namun, pengenaan PPN pada produk pertanian akan mendorong industri pengolahan bahan mentah produk pertanian. Ini karena produk impor juga dikenai PPN. "Dari tambahan penerimaannya tidak ada artinya. Cuma, industri yang mengelola bahan mentah ini bisa berkembang," ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan tidak diberlakukannya PPN pada hasil pertanian tersebut, maka beban produk yang terjual menjadi milik pengusaha industri pengolahan bahan mentah pertanian. Jadi, tidak bisa digunakan untuk tambahan investasi.

Kalau tidak dikenai PPN, berarti bukan barang kena pajak. Waktu dia (industri pengolahan produk pertanian–Red) beli, tidak ada PPN yang bisa dia kreditkan, sehingga PPN barang yang dia jual itu langsung menjadi beban," tuturnya. 

Indra

error: Content is protected