Follow Us :

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mendapat restu membeli sistem teknologi informasi baru, untuk perpajakan atau core tax system berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018. Namun, sistem core tax baru akan beroperasi paling cepat tahun 2021. Lalu, sistem core tax akan efektif sepenuhnya pada 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Selasa (22/1) bilang, sistem core tax akan memperbarui sistem administrasi perpajakan di Ditjen Pajak yang sudah terpakai sejak tahun 2012.

Dengan sistem baru, kantor pajak yakin bisa membantu mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel serta memiliki proses bisnis efektif dan efisien.

Pemerintah juga berharap core tax ini bisa menyinergikan data antar lembaga dalam hal perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya bisa meningkatkan penerimaan negara. "Sistem informasi yang ada di Ditjen Pajak saat ini memiliki fungsi yang terbatas, seperti belum adanya dukungan terhadap konsolidasi pemeriksaan, pelaporan penagihan dalam sistem yang terintegrasi," terang Hestu.

Namun, pembangunan sistem core tax yang baru membutuhkan waktu. Saat ini Ditjen Pajak saat ini baru memasuki tahapan procurement atau bidding agen pengadaan. Agen akan bertugas melaksanakan lelang, sekaligus menentukan pemenangnya.

Selanjutnya, pada tahun depan, memasuki tahap deployment alias pendefinisian semua proses bisnis oleh Ditjen Pajak. "Deployment dilakukan dalam dua tahap, yang terdiri dari puluhan proses bisnis. Ini baru akan selesai semua tahun 2023," tambah Hestu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan, semua pihak harus komitmen memperbarui sistem core tax. Pasalnya, sebelum keluar Perpres 40 Tahun 2018, sudah pernah ada usaha memperbarui sistem perpajakan, tapi gagal karena banyaknya kepentingan.

error: Content is protected