Follow Us :

Rencana Ditjen Pajak untuk mengeluarkan daftar kawasan tax haven sesuai dengan kriteria sendiri dan mewaspadai investasi yang tercatat di offshore centre tersebut merupakan langkah positif.

Melengkapi langkah 7 tahun yang lalu dengan berdirinya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) momentum terciptanya rezim antipencucian uang.

Langkah ini terkait dengan perkembangan global yang dipelopori negara OECD dalam Sidang G-20 Summit 3 April 2009 di London. Keputusan penting di antaranya membatasi operasional tax haven dan mendorong terciptanya transparansi dan pertukaran informasi perpajakan serta penerapannya sesuai dengan standar pajak internasional.

Hal itu akan ikut mereformasi sistem moneter dan keuangan global yang telah mengalami kekacauan dan berpuncak pada munculnya krisis finansial global sejak 2007 sampai saat ini. Angin perubahan yang mulai digencarkan oleh Barack Obama semasa kampanye 2008 segera mendapatkan respons positif dan mengkristal menjadi keputusan global.

Pada evaluasi April 2009 Financial Action Task Force (FATF) menentukan empat negara Filipina, Malaysia (Labuan), Uruguay dan Kostarika yang masuk dalam kelompok negara yang tidak kooperatif (black list). Keputusan ini mengakhiri hampir setengah abad era kejayaan offshore centre dari yang klasik di Swiss sampai yang modern di puluhan negara eks persemakmuran Inggis atau Prancis (Mauritius, British Virgin Island atau Cayman Island).

Keputusan ini telah mengusik ketenangan mereka yang selama ini menjadi tempat aman untuk berteduh atau surga bagi pemilik uang haram yang ingin menghindari pajak.

Cikal bakal FATF adalah G-7 Summit di Paris tahun 1989 yang merasa perlu mengatasi praktik pencucian uang di pusat-pusat keuangan internasional. Untuk pertama kalinya April 1990 mereka mengeluarkan aksi dan langkah teknis guna memberantas praktik-praktik yang merugikan tersebut. Ketika itu anggotanya baru terdiri dari 26 negara dan dua organisasi internasional.

Pada evaluasi Juni 2001, OECD lewat FATF memasukkan Indonesia sebagai satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (non-cooperative countries and territories, NCCT) dalam memberantas praktik pencucian uang (money laundering).

Kebijakan Indonesia

Sanksi black list ini ikut mendorong otoritas moneter dan hukum Indonesia untuk mempercepat implementasi kebijakan rezim antipencucian uang sesuai dengan norma global FATF. Implementasi kebijakan ini sudah dimulai pascareformasi di antaranya melalui PBI 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, tepatnya 7 tahun lalu yaitu 12 April 2002 terbit UU No. 15 tahun 2002 yang disahkan 12 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bersamaan dengan ini maka dibentuklah lembaga independen PPATK. Sebelum resmi beroperasi 18 Oktober 2003 badan ini melanjutkan tugas Unit Khusus Investigasi Keuangan Bank Indonesia (UKIP-BI).

Kehadiran PPATK terus dilengkapi dengan seperangkat hukum dan peraturan terkait. Yakni Surat Edaran Bank (SEBI) Nomor 3 Tanggal 13 Juni 2001 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. SEBI ini menetapkan bahwa bank wajib melaporkan transaksi keuangan oleh nasabah secara bulanan.

Transaksi di atas US$10.000 (ekuivalen) harus dilaporkan secara individu yang berisi perincian tentang kategori, jenis rekening, pelaku dan hubungan keuangan antarpelaku transaksi, jenis valuta, dan tujuan transaksi. Batasan transaksi US$10.000 ini setidaknya sama dengan batasan yang diterapkan oleh AS sejak tahun 1970 yang mewajibkan bank harus melaporkan penerimaan di atas US$10.000 dan menggolongkannya sebagai transaksi mencurigakan (suspicious transaction).

Dilanjutkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principles). Dua hari kemudian Indonesia bergabung dalam kelompok regional antipencucian uang Asia Pasifik (Asia Pacific Group on Money Laundering, APGML). Dengan berbagai langkah teknis dan kebijakan hukum ini maka 7 tahun setelah PPATK berdiri maka Indonesia tetap lolos dari black list.

FATF akan terus memonitor perkembangan dengan mengacuh pada 40 prinsip dan komitmen globalnya. OECD menetapkan 40 komitmen yang harus diterapkan guna menentukan keluar masuknya sebuah negara ke dalam daftar NCCT, dan ini bergantung pada kemauan negara tersebut. Sebanyak 40 buah rekomendasi antipencucian uang ini dimonitor oleh FATF (satgasnya OECD untuk antipencucian uang).

Tulisan Harry Yusuf A. Laksana, Ka-subdit Ditjen Pajak (Bisnis Indonesia, 13 April 2009) mengungkapkan bahwa Indonesia menggolongkan negara tax haven sebagai negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan, mengenakan tarif pajak lebih rendah 20% dari Indonesia dan negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia.

Berakhirnya tax haven berdampak positif bagi pemasukan pajak Indonesia khususnya dari golongan nasabah kaya (high net worth individual, HNWI). Sehingga kontribusinya bagi penerimaan pajak akan naik. Meski ada pendapat sebaliknya. Jika seluruh negara telah menerapkan globalisasi standar pajak internasional dan membuka kerahasiaan nasabah maka hal ini positif, meski perlu waktu.

Keputusan G-20 Summit ini perlu dicermati oleh pemerintah agar bisa menarik manfaat dari globalisasi standar pajak internasional dan dibukanya rahasia nasabah (bank secrecy) di tax haven kawasan offshore centre. Terdapat potensi untuk mengenakan pajak bagi nasabah yang hengkang dari tax haven dan tentu saja ini membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pajak.

Selain nasabah kaya juga masih ada potensi lain yaitu perusahaan-perusahaan asal Indonesia yang juga mendirikan perusahaan di tax haven untuk berbagai tujuan bisnis. Tidak heran jika saat ini terdapat ratusan perusahaan usia balita tetapi punya aset puluhan triliun rupiah dan berdomisili di tax haven.

Perusahaan itu laksana "bayi bongsor" yang perlu diperhatikan eksistensinya secara positif demi kemaslahatan negara tanpa merugikan dunia usaha.

error: Content is protected