Follow Us :

“Dokumen tidak ada, tapi dua pesawat bisa

 
 

JAKARTA — Direktorat Bea dan Cukai menyegel enam pesawat mini-ringan atau microlight di hanggar Lapangan Terbang Saka Dirgantara (Laptera), Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, karena tidak dilengkapi surat-surat resmi.

Keenam pesawat yang harganya Rp 300 – 500 juta per unit itu milik anggota Cibubur Aero Sport. Seorang di antaranya adalah Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Departemen Pertahanan, Marsekal Muda Eris Herriyanto.

Saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Eris, lewat pesan pendek, menyatakan bahwa “masalah penyegelan itu sudah lama”. Hari ini, rencananya, Eris akan memberi keterangan tentang hal itu. Ia juga akan memberitahukan masalah itu kepada Bea dan Cukai.

Reza Tuasikal, pengurus Cibubur Aero Sport, menyatakan keenam pesawat itu disegel sejak pekan ketiga Februari. “Menurut petugas Bea dan Cukai yang melakukan penyegelan, pesawat-pesawat itu disegel karena tidak ada dokumennya,” ujarnya kepada Tempo di Laptera, Jumat lalu. Dokumen itu, antara lain, bukti pajak dan pemberitahuan impor barang.

Reza menjelaskan penyegelan berawal dari informasi yang diterima Bea dan Cukai bahwa di Laptera akan didatangkan beberapa pesawat pesanan Departemen Kehutanan yang diduga ilegal. “Petugas Bea dan Cukai lalu datang ke sini untuk memeriksa hanggar 1 dan 5,” ujarnya.

Saat itu, para pemilik pesawat tidak ada. Keesokan harinya, kata Reza, petugas datang lagi. Setelah diperiksa, ternyata semua pesawat di hanggar 1 dan 5 berdokumen lengkap.

Petugas yang sudah telanjur datang, tutur Reza, kemudian memeriksa hanggar 2, 3, dan 4. Di hanggar-hanggar inilah mereka menemukan delapan pesawat yang tidak dilengkapi dokumen. Kedelapan pesawat itu pun disegel. Sebulan kemudian, dua di antaranya dibuka segelnya.

Berdasarkan pengamatan Tempo di lapangan, Jumat lalu, empat pesawat yang disegel sudah dipindahkan ke tempat lain; tinggal dua saja yang ada di hanggar.

Menurut sumber Tempo, dua pesawat yang telah dibuka segelnya itu adalah milik seorang politikus di Senayan dan seorang pengusaha properti. Saat didatangi petugas Bea dan Cukai, politikus itu tak bisa menunjukkan dokumen pesawat karena tidak dibawa. Dia kemudian mengundang petugas Bea dan Cukai ke rumahnya untuk memperlihatkan dokumen pesawat.

“Yang saya dengar, dokumen itu tetap tidak ada, tapi entah bagaimana caranya pesawat itu akhirnya bisa dibebaskan,” ujar sumber tersebut.

Sumber Tempo yang lain di Direktorat Bea dan Cukai membenarkan ihwal penyegelan enam pesawat itu. Dia menyarankan untuk bertanya lebih jauh kepada Direktur Teknis Kepabeanan Agung Kuswandono. Namun, saat dihubungi tadi malam, Agung menyatakan tidak tahu-menahu masalah itu.

Dwi Wiyana, Titis Setianingtyas

error: Content is protected