Follow Us :

Batam, Kompas – Barang-barang impor yang masuk ke Batam, Kepulauan Riau, bebas pungutan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pembebasan pengenaan pajak di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu diharapkan mulai dapat diberlakukan 20 Februari 2009.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Riau Jon Arizal mengatakan itu di Batam, Rabu (11/9).

”Barang impor yang masuk ke Batam sudah bebas pajak karena PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 63/2003 sudah diganti dengan PP Nomor 2/2009. Pelaksanaannya menunggu peraturan menteri. Diharapkan, sembilam hari lagi sudah keluar,” kata Jon.

PP 63/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam mengatur pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas empat produk impor. Keempat produk itu adalah kendaraan bermotor, rokok dan hasil tembakau, minuman beralkohol, serta elektronik.

Dengan adanya PP 2/2009, lanjut Jon, barang impor yang masuk Batam bebas BM, PPn, PPnBM, dan cukai.

Anggota Bina Sarana dan Sarana Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Batam Wayan Subawa mengungkapkan, pemerintah pusat menetapkan tiga pelabuhan ekspor-impor di FTZ Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, dan Kabil.

Oleh karena itu, menurut Wayan, barang impor yang akan dikeluarkan dari Batam tetap dikenai pajak. Pihak BP FTZ Batam akan membentuk tim untuk mengawasi pelabuhan-pelabuhan kecil.

Jon menambahkan, diperkirakan ada 40 pelabuhan kecil di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang dapat digunakan untuk pengangkutan barang-barang impor ke luar Batam.

error: Content is protected