Follow Us :

Pemerintah diminta untuk segera menerbitkan peraturan teknis yang lebih komprehensif tentang transfer pricing guna mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Praktisi perpajakan yang juga merupakan akademisi dari UI, Ruston Tambunan, mengatakan keberadaan petunjuk teknis yang komprehensif tersebut dimaksudkan agar ketentuan tentang transfer pricing mudah dipahami dan dilaksanakan baik oleh wajib pajak yang terlibat dalam transaksi maupun petugas pajak.

"Aturan teknis transfer pricing di Indonesia yang ada saat ini adalah SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk-petunjuk Penanganan Kasus-kasus Transfer Pricing. SE ini terialu umum sehingga secara teknis operasional sulit dipraktikkan," katanya kemarin.

Sebagai petunjuk teknis, lanjutnya, SE tersebut jauh dari cukup untuk menanggulangi masalah transfer pricing jika mengacu pada OECD Guidelines. "Jadi sudah saatnya SE tersebut diperbarui."

Transfer pricing merupakan tindak kejahatan perpajakan yang dimaksudkan untuk meminimalisasi pembayaran pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Praktik ini dilakukan dengan cara merekayasa alokasi keuntungan an-tarbeberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional di mana secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan tersebut adalah laba setelah pajak dari grup.

"Contoh sederhananya adalah jika sebuah anak perusahaan multinasional di Indonesia membeli barang dari perusahaan induknya di luar negeri dengan harga yang sangat tinggi dibandingkan dengan harga wajarnya, sehingga penghasilan kena pajak anak perusahaan tersebut di Indonesia terkikis dan akan membayar pajak kecil juga," terang Ruston.

Pentingnya penyempurnaan peraturan mengenai transfer pricing juga disampaikan oleh pengamat perpajakan internasional dari UI. Darussalam. "Ketentuan yang ada sekarang sebenarnya sudah cukup mengatur tentang transfer pricing, tinggal menyempurnakan saja."

Dia mengatakan penyempurnaan dapat dilakukan salah satunya melalui pembuatan aturan penyelesa-ian sengketa transfer pricing melalui advance pricing agreement. "Artinya [advance pricing agreement] menentukan harga transfer dimuka melalui perundingan antara wajib pajak dan petugas pajak melalui forum resmi," jelasnya.

Lebih jauh Ruston mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan Pasal 18 Ayat 3 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang memuat ketentuan mengenai transfer pricing. "Masalahnya sejauh mana Pasal 18 Ayat 3 UU PPh tersebut mau dijalankan?" ujarnya.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa dalam rangka mencegah terjadinya transfer pricing. Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak (PKP) sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi adanya hubungan istimewa.

Setidaknya ada lima metode yang bisa dilakukan yaitu comparable uncontrolled price method, resale price method, cost-plus method, profit split method dan transactional net margin method.

Menurut Ruston, metode-metode tersebut pada dasarnya diadopsi dari OECD Guidelines untuk mencegah praktik transfer pricing.

error: Content is protected